ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

Hamdam Bagikan 112 Kartu BPJS PBI APBD Masyarakat Bukit Raya


PENAJAM (NK) – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Hamdam membagikan secara simbolis 112 kartu kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS APBD Kabupaten PPU untuk masyarakat Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku saat melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) ke daerah itu, Rabu (3/7/2019).

Pada kesempatan, Hamdam menjelaskan, kartu kepesertaan PBI BPJS APBD ini

sumber dananya berasal dari APBD PPU dan hari dirinya menyerahan sebanyak 112 lembar kartu, dimana sebelumnya telah disalurkan sebanyak 538 kartu sehingga total mencapai 750 kartu PBI BPJS APBD.

Ia menuturkan, seperti disampaikan Camat Sepaku, Risman Abdul jumlah penduduk di desa Bukit Raya mencapai sekitar 2.700 jiwa sehingga masih tersisa kurang lebih 2.000 an warga belum mendapatkan kartu PBI BPJS APBD ini. Namun ada sebagian warga yang telah memiliki BPJS karena berstatus pegawain negeri, swasta dan juga masuk dalam PBI BPJS APBN atau KIS dari pemerintah pusat.

Bagi warga yang belum mendapatkan insya Allah dan pasti akan mendapatkannya, tapi kami berharap tidak usah sakit. Namun bagi warga belum memiliki kartu PBI APBD tidak perlu khawatir karena tetap dilayani jika membutuhkan pelayanan kesehatan,”katanya.

Ditegaskannya, agar Kepala Desa yang telah menerima kartu PBI BPJS APBD untuk segera mendistribusikan tidak usah ditabung, sebab kalau disimpan tidak ada bunga juga seperti menambung di bank.

pada kesempatan itu, Wabup meminta maaf karena Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) tidak bisa hadir menemui warga desa Bukit Raya, sebab sedang melaksanakan tugas luar daerah dan tidak bisa diwakilkan, sehingga dirinya mendapat tugas untuk mewakili kunjungan kerja kali ini.

“Mudah-mudahan pada kunjungan kerja selanjutnya pak bupati bisa hadir bersama- sama dengan saya untuk menemui warga desa  Bukit Raya. Tetapi yang pasti kami tetap komitmen memenuhi seluruh janji – janji politik kami selama lima tahun kedepan sekuat mungkin, minimal dari sekian banyak janji kami direalisasikan pelan – pelan dan bertahap,”ujar Hamdam.

Dibeberkannya, salah satu dari sekian banyak janji yang direalisasikan adalah menggartiskan kesehatan melalui PBI BPJS APBD PPU bagi seluruh masyarakat PPU dan Alhamdullilah sejak 1 Februari 2019 atas dukungan DPRD dan OPD telah ditetapkan anggaran untuk membayarkan iuran BPJS seluruh warga PPU tanpa pandang bulu dengan catatan pelayanan kesehatan kelas tiga kalau kelas dua atau satu mohon maaf masyarakat membayarnya sendiri – sendiri.

“Kami menyadari pelayanan kesehatan belum berjalan optimal, tetapi persoalan itu bukan di pemerintah namun dipengelola. Selain itu ada keluhanan masyarakat terkait pelayanan rawat inap hanya diberikan selama tiga hari, belum lagi persoalan rujukan dan segala macam. Tetapi semua ini menjadi perhatian pihaknya untuk terus diperbaiki dan optimalkan termasuk sarana prasarannya.

“Mudah – mudahan akhir tahun ini Rumah Sakit yang berada di Desa  Sukaraya Sepaku mulai diopersionalkan. Sebab sudah tidak ada kendala kecuali lupa dianggarakan  untuk biaya operasionalnya, tetapi insya Allah setelah APBD Perubahan disahkan sudah bisa operasikan karena dananya telah tersedia  tinggal menunggu waktu yang tepat saja,”bebernya.

Selain pelayanan kesehatan gratis, janji lainnya yaitu akan memberikan subsidi perlengkapan sekolah bagi putra – putri masyarakat yang mau masuk sekolah TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri, meskipun belum semua terpenuhi karena keterbatasan anggaran.

“Tahun ini khusus sekolah dari TK hingga SMP berstatus negeri akan mendapat dua stel seragam sekolah, tas dan sepatu,”tukasnya.

Diakuinya, memang tahun ini ada kenaikan pendapatan daerah tapi ada beban hutang dari pemerintah sebelumnya sehingga harus dibayar di pemerintahan kali ini. Sebetulnya bisa saja ditunda, namun semakin banyak bunga pinjmanannya  dan makin membekak hutang daerah.

“Jumlah hutang daerah mencapai kurang lebih Rp217 miliar. Insya Allah bisa segera terlunasi, sehingga tahun depan bisa seluruh putra dan putri bapak ibu yang ingin masuk sekolah TK hingga SMA baik negeri maupun swasta mendapatkan subsidi dari pemerintah, kita berdoa anggaran kita tidak megalami penurunan.

Selain itu, tambahnya, ada juga progran priotitas yang dijanjikan oleh pihaknya untuk mempercepat menyelesai insfrastruktur khsusunya daerah yang berada di luar pusat pemerintah, seperti Kecamatan  Sepaku, Waru dan Babulu jalan satu satunya memberikan porsi Rp300 miliar pertahun kepada desa dan dibagi proposional. Tetapi tahun ini belum bisa direalisasi, meskipun demikian Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana kelurahan ada kenaikan sedikit.

“Selain persoalan anggaran,  administrasi juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis. Jika tidak benar kita tidak ingin ada aparat desa dan kelurahan berurusan dengan persoalan hukum. Namanya program baru perlu dipersiapan sebaik baiknya,”pungkasnya.(nav/nk)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top