Jadi IKN, PPU Defisit 230 Ribu Ton Beras
PENAJAM (NK) – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah resmi ditetapkan sebagai calon pemidahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu, namun jika itu terealisasi Kabupaten tersebut dipastikan mengalami defisit stok beras sebesar 230 ribu ton per tahunnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten PPU, Surito Widari kepada newskaltim.com, Senin (23/9/2019) ini menjelaskan, apabila PPU resmi sebagai daerah IKN tahun 2024 mendatang, maka jumlah penduduk di Kaltim khususnya PPU mengalami lonjakan menjadi sekitar 5 juta jiwa dan kebutuhan per tahun beras sekitar 495 ribu ton.
Sementara itu, lanjutnya, produksi beras yang mampu disediakan oleh PPU dan disokong oleh Kabupaten Paser dan terealisasinya pembangunan bending Labakan diprediksi mencapai 265 ribu ton, sehingga masih terjadi defisit sebanyak 230 ribu ton beras per tahun.
Ia menuturkan, prediksi kebutuhan pagan untuk masyarakat IKN tersebut disampaikan saat dilakukan diskusi membahas Grand Desain dalam rangka mempersiapkan IKN sampai dengan tahun 2024 mendatang bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud.
Guna mengatasi difisit tersebut, bebernya, Mentan meminta kepada kabupaten/ kota penyangga di provinsi Kaltim, masing – masing mendapatkan kuota untuk menyokong kekurangan pagan utama beras bagi warga IKN sampai dengan 2024 mendatang.
Surito mengatakan, adapun formulanya dimana masing – masing kabupaten/kota daerah penyangga di Kaltim dan luar Kaltim yakni Kalsel, Kalteng dan Kalbar memasok pangan perkomoditas, ada padi atau beras, jagung dan kedelai, hal ini karena Menpan berharap semua kebutuhan pangan untuk kebutuhan warga IKN nanti disuplaynya dari pulau Kalimantan sendiri.
“Kita punya harapan juga itu bisa terwujud, andai tidak terwujud atau terpenuh, kita masih mengharapkan suplay bahan pangan dari luar pulau Kalimantan yakni Sulawesi dan pulau Jawa, karena perdagangan ini tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan seperti saat ini,”katanya.
Diungkapnya, kabupaten PPU sudah memulai sejumlah persiapan ditahun tahun 2020 dan seluruh kabupaten/kota akan melakukan intensifikasi, termasuk ekstensifkasi kemudian diversifikasi yang paling penting mendorong percepatan pembangunan bendung labakan.
Karena, jelasnya, dengan fungsionalnya pembangunan bendung Labakan tersebut harapannya produksi padi di Kabupaten PPU dan Paser mampu menghasilkan 265 ribu ton beras per tahun dan kekurangannya disokong dari daerah lain maupun luar Kaltim.
Diterangkannya, luas pertanian di PPU dan Kabupaten Paser kurang lebih 23 Ha, jika Indeks pertanaman (IP) mencapai 300 persen berarti terdapat sekitar 70 Ha lahan dan per hektar bisa menghasilkan 5 ton padi sehingga total produksi pertanian padi mencapai sekitar 2 ribu ton yang disumbang dari dua daerah ini saja belum daerah lainnya.
“Kami optimis kebutuhan pangan terutama beras bisa terepenuhi jika kabupaten/kota lain memberikan dukungan, dengan catatan percepatan – percepatan pembangunan infrastruktur juga dibangun,”pungkasnya.(nav/nk)