ADVERTORIAL - PARLEMENTARIAHEADLINEKaltimPPU

PPU Raih Predikat Bintang Satu LPPD

Sekda PPU, Drs. H. Tohar MM


Urutan Setiga Setelah  Kabupaten Kukar dan Berau

PENAJAM (NK) –   Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat predikat bintang satu atau kategori sangat tinggi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) untuk tahun anggaran 2017.

Sekkab PPU Tohar mengungkapkan, predikat bintang satu itu diraih setelah PPU mendapatkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minus C selama tiga atau empat tahun sebelumnya.

Beberapa tahun sebelumnya, tiga atau empat tahun, hanya kategori minus C. Tapi LPPD untuk tahun anggaran 2017 ini, kami (PPU) masuk kategori sangat tinggi,”kata Tohar.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, Tohar mengungkapkan, PPU berada di urutan 104 dari 397 kabupaten se-Indonesia.  Sementara untuk kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim), PPU berada di urutan ketiga di bawah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau.

“Kalau secara nasional berada di posisi 104 dari 397 kabupaten. Kalau tingkat provinsi berada di urutan ketiga. Urutan itu untuk kabupaten, lain lagi untuk kota,” terangnya.

Untuk mencapai penilaian bintang satu ini bukan perkara mudah. Karena dalam pelaporan pertanggungjawaban setiap organisasi perangkat daerah (OPD), masih ada yang ditemukan kesalahan. Sehingga harus dievaluasi kembali.

“Isi laporan itu mencerminkan kinerja pemerintah daerah. Bagaimana menata perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Sejauh mana kita mampu mendeskripsikan masing-masing program, manfaatnya apa yang berkaitan dengan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah),” jelasnya.

Selain itu, OPD menginginkan porsi anggaran yang lebih besar. Tetapi, tidak dibarengi dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.

“Kita menempuh cara-cara agak ekstrem, tidak harus menunggu. Kami undang OPD kalau ada laporannya yang perlu perbaikan. Paling sulit ketika membahas anggaran, mau yang besar. Ketika pertanggungjawaban agak sulit. Saya tidak mau seperti itu.  Harus sama kuatnya, anggaran dan laporan pertanggungjawabannya,” tandasnya. (Humas6/nav/nk)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.