
Angka Kepuasan Masyarakat Kukar Capai 64 Persen, Soroti Komunikasi Pemerintah
TENGGARONG (NK) – Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) berada di angka 64 persen, meskipun persepsi terhadap pelayanan publik masih berada di atas 80 persen atau bahkan mendekati 90 persen.
Menanggapi ini Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, menyatakan menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurutnya, perbedaan angka tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Kajian dilakukan bukan untuk mencari pihak yang benar atau salah, melainkan menemukan persoalan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 64, sementara tingkat persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik kita masih berada di angka 80 ke atas, bahkan hampir 90 persen,” ujar Aulia, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan dari hasil riset berkaitan dengan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa Kukar selalu memiliki kemampuan anggaran besar untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
Ia menjelaskan, kontraksi kemampuan keuangan daerah saat ini cukup signifikan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Karena itu, informasi mengenai kondisi fiskal perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“Masyarakat tidak semuanya mengetahui bahwa saat ini terjadi penurunan kemampuan pembiayaan daerah. Yang mereka tahu, namanya Kukar selalu memiliki anggaran. Mereka belum memahami bahwa hari ini terjadi kontraksi yang sangat luar biasa terhadap kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia mengakui, penyampaian informasi mengenai kondisi tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurutnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat bukan berarti pemerintah ingin mengeluhkan keterbatasan anggaran, melainkan menjelaskan kondisi sebenarnya agar masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan dan prioritas pembangunan yang diambil.
Selain persoalan komunikasi, ia juga menyoroti cara pandang masyarakat terhadap pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi pada pembangunan fisik baru, seperti jalan, jembatan, dan gedung. Padahal, Kukar memiliki jaringan jalan yang luas serta banyak bangunan yang membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan.
Salah satu contohnya adalah penanganan titik-titik longsor yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk menangani titik longsor tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar. Penanganan dinilai penting agar kerusakan tidak semakin meluas dan mengancam keberadaan infrastruktur jalan yang sudah dibangun.
“Untuk menangani titik-titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung kebutuhan anggarannya mencapai lebih dari Rp100 miliar. Kalau tidak ditangani, jalan-jalan kita bisa patah,” imbuhnya.
Ia menilai, pekerjaan pemeliharaan dan penanganan kerusakan infrastruktur terkadang belum dipandang sebagai pembangunan oleh masyarakat karena tidak menghasilkan fasilitas baru. Padahal, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah tersedia.
Karena itu, ia berharap media massa turut membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai kondisi fiskal dan prioritas pembangunan secara berimbang. Dengan komunikasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru, tetapi juga mencakup pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Diskominfo Kukar/nk)
