Blue Economy: DPRD Kaltim Dorong Pemanfaatan Sektor Kelautan

SAMARINDA (NK) – Sektor kelautan memiliki potensi besar untuk mendukung konsep Blue Economy di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini ditegaskan oleh Rusman Yaqub, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Bidang Kesejahteraan Sosial, pada Jumat (18/11/2023).

Blue Economy adalah sebuah paradigma pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Rusman Yaqub mengkritik praktik eksploitasi sumber daya alam yang telah berlangsung lama di Kaltim, seperti minyak, gas, kayu, dan batu bara. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi rakyat Kaltim, melainkan hanya menguntungkan sekelompok orang. Ia juga menyoroti tingginya angka kemiskinan ekstrim di daerah ini.

“Kita lihat era keemasan minyak dan gas, kemudian era keemasan kayu, sebentar lagi akan kita akhiri era keemasan batu bara. Apa yang didapat rakyat Kaltim? Saya mau tahu? Kalau toh ada, paling segelintir orang, buktinya angka kemiskinan ekstrim kita masih tinggi,” ujarnya.

Ia menyarankan agar Kaltim beralih dari eksploitasi alam yang berlebihan ke arah pemulihan kondisi alam yang telah rusak. Ia mencontohkan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca dapat memberikan kesempatan bagi pengembalian fungsi hutan yang sebenarnya. Namun, ia mengakui bahwa hal ini tidak mudah dilakukan karena adanya godaan untuk mendapatkan pendapatan yang instan.

“Buktinya bisa, kita bisa menerima manfaat dari penurunan imisigas itu, apa itu? Hutan, kita perlu kembalikan fungsi hutan yang sebenarnya tapi persoalannya adalah kita tidak pernah melakukan itu, karena itu jalan pintas untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang sifatnya instan, tapi ujungnya ada kerusakan ekologi yang luar biasa, yang bisa berdampak kepada efek sosial di kehidupan anak cucu kita,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan harmonisasi antara pemangku kepentingan di Kaltim, termasuk gubernur dan pejabat lainnya, dalam melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia berharap agar Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan konsep Blue Economy.

“Tidak ada yang salah, menurut saya pak gubernur, dan pejabat yang lain, tinggal mengikuti pakem yang sama, di mana tidak boleh gubernur ke hulu, baru yang lain ke hilir, ujung-ujungnya apa tidak ada keserasian dalam perjuangan,” kata Rusman.

Dengan langkah-langkah yang bijaksana, Kaltim diharapkan dapat mengatasi tantangan lingkungan, mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan melindungi warisan lingkungan untuk generasi mendatang. (Adv/NK)