Bupati PPU Hamdam Hadiri Rapat Koordinasi Penyedian Listrik KIPP IKN
Hamdam : Pada Prinsipnya Pemkab PPU Siap Mendukung
PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam bersama Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Niko Herlambang serta perwakilan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten PPU mengikuti rapat virtual Sekretariat Ibu Kota Nusantara terkait penyediaan listrik di Kawasan Inti Pusat Pemerimtahan Ibu Kota Nusantara (KIPP).
Hamdam dalam virtual menyampaikan Pemerintah Kabupaten PPU sepenuhnya mendukung dan siap berkontribusi dalam percepatan penyediaan listrik di kawasan KIPP di IKN Nusantara bersama seluruh lintas sektor yang ada.
“Pemkab PPU pada prinsipnya bersedia mendampingi PLN untuk mempercepat proses perizinan yang memang menjadi kewenangan kami yang berada diwilayah Kabupaten PPU” Kamis (5/1/2023)
Ia juga menerangkan insyallah terkait pemenuhan listrik di kawasan KIPP ini tidak banyak yang bersinggungan langsung serta sedikit banyaknya Pemkab PPU siap memberikan suport khususnya pada penlok kewenangan kami di Pemkab PPU hanya 5 hektar saja dan jika yang dibutuhkan melebihi batasan oleh Pemkab PPU maka sepenuhnya menjadi kewenangan Pemrov Kaltim.
“Pada prinsipnya kami di Pemkab PPU siapn untuk memperlancar, mendukung bahkan membantu percepatan projek penyediaan listrik di Kawasan KIPP IKN Nusantara” tegas Hamdam
Dikatakan Hamdam,terkait pembangunan listrik ini juga khususnya menyangkut energi baru dan terbarukan, kami di Pemkab PPU sudah beberapa kali didatangi para pengusaha maupun investor untuk berinvestasi membangun listrik tenaga surya diwilayah Kabupaten PPU dan bila ini memungkinkan kami memohon dipermudah perizinannnya.
Tentunya keberadaan investasi ini bagian dalam mendukung percepatan dalam pemenuhan listrik di IKN Nusantara dalam mendukung percepatan yang ada baik secara teknis dan non teknis. Pungkasnya
Pada rapat koordinasi peyediaan listrik di kawasan KIPP hadir turut hadir jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badam Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perhuhungan, Pemerintah Provinsi Kaltim, PT. PLN Persero, PT. Pertamina Gas Negara. (nk/hms13/adv)