ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

Delapan OPD di PPU Hingga Kini Belum Miliki Fasilitas Kantor

PENAJAM (NK) – Hingga kini sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki kantor sendiri dan menumpang ditempat lain. Adapun delapan OPD tersebut, antara lain, Badan Keuangan (BK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Satpol PP,  Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPBD,  Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM), kepada awak media, Kamis (24/10/2019) mengatakan, saat ini dirinya masih memfokuskan untuk melunasi hutang daerah. Serta program pembangunan insfrastruktur, Pendidikan dan kesehatan gratis. Sehingga untuk pembangunan gedung perkantoran masih bisa menunggu.

“Selama lebih kurang satu tahun saya menjabat bupati, hal pertama yang dilakukan adalah melunasi utang daerah, yang nilainya cukup banyak,”katanya.

Sementara itu, terang AGM, memasuki tahun kedua jabatannya dirinya harus memfokuskan pelaksanaan kesehatan dan pendidikan grati untuk masyarakat, serta pembangunan infrastruktur. Dimana telah dirasakan beberapa wilayah PPU.

“Memang belum semua kita jangkau, kita lakukan pelan-pelan dan akan penuhi itu. Jadi intinya masyarakat dulu,”tegas AGM.

Diakuinya, Kepala daerah sebelumnya telah membuat peta wilayah pemerintahan, namun tinggal dana untuk pembangunannya saja dan itu lumayan juga besarannya, untuk membangun satu gedung perkantoran dibutuhkan anggaran  Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Kalau delapan Gedung maka nilainya cukup tinggi.

“Kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat dulu. Untuk gedung, kita masih bisa nyewa-nyewa-lah,”ujarnya.

Dibeberkannya, dengan dijadikan PPU sebagai lokasi pemindahaan Ibu Kota Negara (IKN), maka itu menjadi kesempatan dan dimanfaatkan olehnya, untuk mengusulan angggaran penambahan gedung perkantoran bagi OPD yang belum memilikinya.

Apalagi tambahnya, rencanannya Presiden RI Joko Widodo bakal datang ke Kabupaten PPU dalam rangka meninjau lokasi IKN di awal November 2019 depan, sehingga usulan itu bisa langsung disampaikan kepada presiden.

“Mungkin saya akan bermohon juga ke bapak presiden, agar PPU mendapatkan anggaran untuk membangun perkantoran untuk OPD tersebut, karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belum clear 100 persen,”pungkas AGM. (nav/nk)

Berita Popular

To Top