Dorong Perputaran Ekonomi Daerah, DPRD PPU Soroti Tata Kelola Aset dan Strategi Wisata

PENAJAM (NK) – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menegaskan bahwa potensi sektor pariwisata di PPU harus dilihat sebagai jalan memperkuat ekonomi daerah—bukan semata-mata sebagai penyumbang besar pendapatan asli daerah (PAD) dalam waktu dekat.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tujuan utama saat ini adalah membuat PPU menjadi magnet kunjungan wisata, bukan langsung berfokus pada angka pemasukan.

“Jangan buru-buru berharap PAD besar dari wisata, kalau tempat-tempat kita belum menjadi destinasi yang benar-benar dituju orang,” kata Thohiron saat ditemui usai kegiatan di DPRD, Senin (3/3/2025).

Ia menjelaskan, kehadiran wisatawan akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal, seperti mendorong UMKM, jasa transportasi, hingga perhotelan. Karenanya, perputaran uang di daerah bisa tumbuh seiring peningkatan kunjungan.

“Biar saja orang datang dulu. Dari situ saja sudah tercipta transaksi. Itu nilai ekonomi yang tidak bisa kita abaikan,” tegasnya.

Namun demikian, Thohiron menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan pariwisata di PPU, terutama soal kepemilikan aset wisata yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah.

“Banyak aset wisata yang statusnya belum milik Pemda, sehingga kita sulit bergerak. Kalau pun ada rencana pengelolaan, ya terbatas,” ucapnya.

Ia mencontohkan Pantai Tanjung, yang menurutnya belum tergarap optimal karena persoalan status lahan yang belum jelas. Padahal, pantai tersebut memiliki daya tarik yang bisa dikembangkan menjadi ikon wisata daerah.

Soal kerja sama dengan pihak swasta, Thohiron menyatakan hal itu sangat mungkin dilakukan. Namun ia mengingatkan pentingnya adanya kesepakatan kedua belah pihak, agar kolaborasi berjalan adil dan berkelanjutan.

Melalui Komisi II, DPRD PPU mendorong pemerintah daerah untuk memperjelas status aset wisata, memperkuat infrastruktur pendukung, dan meningkatkan promosi wisata secara masif. Ia percaya, dengan sinergi yang tepat, PPU bisa naik kelas sebagai destinasi alternatif di tengah geliat pembangunan IKN.

“Kalau retribusi ingin diambil, maka pemerintah juga harus hadir dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tapi kalau lahannya bukan milik kita, bagaimana kita bisa fasilitasi,” tutupnya. (ADV/NK)