ADVERTORIAL - PARLEMENTARIABorneoDPRD KALTIMHEADLINEKaltim

Ketersediaan Pangan dan Serapan Anggaran Jadi Fokus Komisi II DPRD Kaltim

SAMARINDA (NK) – Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi perekonomian dan pembangunan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Provinsi Kaltim, Jumat (3/11/2023).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Nidya Listiyono ini membahas tiga hal utama, yaitu realisasi program kerja tahun 2023, rencana program kerja tahun 2024, serta ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.

Nidya mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Disperindagkop dalam mengelola anggaran dan program-program yang berkaitan dengan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kaltim.

“Kami ingin melihat sejauh mana serapan anggaran dan progres program-program yang sudah direncanakan. Kami juga ingin mengetahui apa saja program-program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2025,” ucap Nidya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah ketersediaan pangan di Kaltim. Nidya menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, terutama menjelang akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024.

“Kami tidak ingin ada kelangkaan bahan pokok yang bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kami minta Disperindagkop untuk proaktif dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tegas Nidya.

Nidya juga mengkritik lambatnya penyelesaian pembangunan gedung galeri yang berada di Balikpapan. Ia meminta Disperindagkop untuk mempercepat progres pembangunan, yang saat ini baru mencapai 86 persen.

“Kami berpikir bahwa pembangunan fisik sebaiknya diserahkan kepada Dinas PU yang lebih ahli di bidangnya. Disperindagkop seharusnya lebih fokus pada program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Nidya.

Nidya berharap bahwa rapat ini bisa memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi Disperindagkop, sehingga bisa meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

“Kami siap membantu Disperindagkop dalam hal anggaran dan pelaksanaan sidak di lapangan yang melibatkan DPRD. Kami juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Disperindagkop dan Komisi II selama ini,” pungkas Nidya.(Adv/NK)