Ketua APINDO Kaltim : Gagas Pendirian LSP Untuk SDM Lokal Kalimantan
BALIKPAPAN (NK) – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang saat sedang memasuki tahap lelang diperkirakan membutuhkan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja.
Seperti yang diungkapkan Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim, M Slamet Brotosiswoyo kepada newskaltim.com, kemarin bahwa hal tersebut akan menjadi peluang, sekaligus tantangan untuk masyarakat daerah, di Kalimantan Timur untuk melibatkan diri dalam proyek pembangunan IKN.
Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat daerah, dalam proyek IKN sangat dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tertentu.
“Inilah tantangan bagi pemerintah daerah dan stakeholder, termasuk APINDO Kaltim untuk ikut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan memiliki sertfikasi,” ujar Slamet.
Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim harus memberikan dampak ekonomis dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku usaha,
“APINDO berharap kontraktor lokal bisa kebagian kue pembangunan tersebut, untuk itu pengusaha, terutama para kontraktor di Kaltim perlu menyiapkan diri, Baik sarana dan prasarana penunjang kerja di proyek IKN, modal maupun SDM-nya,” katanya.
Selain itu, Peran Pemerintah pusat melalui Badan Otorita IKN harus memberikan kesempatan para kontraktor lokal untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
Hal ini menunjukan bahwa, Keterlibatan dalam proyek pembangunan IKN tidak sekadar jadi sub kontraktor, tapi bisa menjadi kontraktor langsung sesuai bidang dan kapasitas keahliannya.
“Bagaimana menyiapkan SDM yang berkompeten dan memiliki daya saing? APINDO Kaltim tengah menggagas berdirinya Lembaga Sertifikasi dan Profesi (LSP) bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), “
Ditegaskan Selamet, LSP ini disiapkan bagi anak-anak muda Kaltim untuk berlatih dan bisa mendapatkan sertfikasi.
Menurutnya, perlu diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) mengatur proyek-proyek yang didanai APBN, seperti proyek pembangunan IKN melibatkan tenaga kerja yang bersertifikasi.
Sedangkan, APINDO telah merinti pendirian LSP bidang kontruksi dan K3 kerjasama dengan perguruan tinggi di Kaltim, seperti Poltekba, ITK, Polteknas, termasuk SMK. Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi masih menunggu izin dari BNSP.
“Pembangunan IKN membutuhkan 3,5 juta tenaga kerja bersertifikasi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan menyiapkan SDM (tenaga kerja) lokal yang bersertikat. Jika tidak segera disiapkan, maka anak-anak kita hanya menjadi penonton,” kata Slamet.
Hingga Saat ini, APINDO akan mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran bagi penyiapan SDM untuk bisa terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.
Selain dengan pemerintah, Apindo juga mengajak pengusaha-pengusaha di Kaltim agar memberikan kesempatan anak-anak muda, lulusan SMK dan perguruan tinggi supaya bisa ikut pemagangan sesuai sektor dan bidangnya.
“Gagasan APINDO Kaltim mendirikan LSP bekerjasama dengan pihak professional, bertujuan agar SDM lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kaltim, ” pungkasnya. (Ba/nk2)