Ketua DPRD PPU Diberhentikan, Syahrudin Gantikan Jhon

Newskaltim, PENAJAM- Pucuk pimpinan DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy diberhentikan dari jabatannya. Itu merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pergantian jabatan Ketua DPRD PPU periode 2019-2024 yang digelar Kamis, (14/4/2022).

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin bersama Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono Basuki dan dihadiri 18 anggota dewan dari keseluruhan 25 anggota dewan. Dilaksanakan di ruang rapat lantai III kantor parlemen di Kilometer 9 Nipah-Nipah.

Usai rapat Raup mejelaskan rapat ini digelar sudah melalui mekanisme yang sebenarnya. Menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam rapat musyawarah (banmus), 1 April lalu.

Adapun dalam rapat banmus itu telah memasukkan agenda paripurna pergantian pucuk pimpinan DPRD.

“Lembaga DPRD memang mekanismenya seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam proses ini, kita hanya menjalankan sesuai aturan saja,” ucapnya.

Diketahui, rapat paripurna ini menindaklanjuti adanya surat persetujuan pergantian dari DPP Demokrat Nomor 31/SK/DPP.PD/III/2022 ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tertanggal Maret, bahwa Jhon Kenedy digantikan oleh Syahrudin M Noor.

Syahrudin M Noor, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU

Meski tidak dihadiri keseluruhan anggota DPRD PPU yang berjumlah 25 orang, Raup menegaskan prosesnya akan terus berlanjut. Adapun 3 dari 5 anggota yang tidak hadir itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat yang diketuai Syahrudin M Noor. Yakni Jhon Kenedy, Bijak Ilhamdani dan Syarifuddin HR. Sementara sisanya Adla Dewata dari Fraksi Gerindra dan Arif Albar dari Fraksi Gabungan Golkar Perindo.

“Jadi sesuai konstitusi. Berita acara paripurna ini, lalu diteruskan dengan mengajukan surat perubahan itu ke Gubernur Kaltim (Isran Noor) melalu PLT Bupati PPU (Hamdam Pongrewa),” sebutnya.

Adapun selama proses itu, jabatan ketua DPRD PPU tetap ada pada Jhon Kenedy. Lalu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang pergantian unsur pimpinan DPRD, proses administrasi pergantian itu paling lama 21 hari. Terdiri dari 7 hari paling lambat berproses di Pemkab PPU dan 14 hari paling lama berproses di Pemprov Kaltim.

Jhon Kenedy, Ketua DPRD PPU

“Setelah SK itu turun, baru DPRD akan melakukan pelantikan ketua yang baru. Kita ikuti saja prosesnya,” pungkasnya. (Z/Advertorial/NK2)