Komisi I DPRD PPU Siap Terima Aduan Perusahaan Yang Tak Bayarkan THR

PENAJAM (NK) – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) turut menerima pengaduan dari karyawan menyangkut pembayaran Tunjangan Hari Raya Lebaran 2022. Mereka siap memperjuangkan jika ada perusahaan yang ada di wilayah kerja Benuo Taka tidak menjalankan amanah peraturan yang berlaku di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU Irawan Heru Suryanto menyebutkan pihaknya siap menerima aduan karyawan dalam mendapatkan THR, baik THR yang tidak dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai aturan.

“Komisi I siap menerima aduan dari karyawan apabila THR tidak diberikan perusahaan sesuai surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya di Penajam, Jumat (15/4/2022).

Semua perusahaan diminta membayarkan THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Pembayaran THR tersebut sesuai surat edaran yang diterbitkan Kemenaker.

Jadi perusahaan harus menaati hak-hak karyawannya. Sehingga diimbau seluruh perusahaan membayar THR kepada karyawannya tepat waktu.

“Kami minta perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawan secara penuh dan tepat waktu,” ucap Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Mentei Ketenagakerjaan, Drs. Hj. Ida Fauziyah

 

Adapun Surat Edaran Menaker itu Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian THR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menaker Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Diharapkan seluruh perusahaan, baik kecil maupun besar, yang beroperasi di PPU taat membayarkan hak karyawan tersebut. “Perusahaan tidak boleh menjadikan kondisi keuangan sebagai alasan tidak membayarkan THR kepada para karyawan,” tutupnya. (*/Advertorial/NK2)