Penggunaan MyPertamina di PPU Belum Bisa Diterapkan

PENAJAM (NK) – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menilai penerapan MyPertamina belum bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Masih perlu ada penyesuaian wilayah penerapan agar upaya pengawasan menggunakan aplikasi ini bisa berjalan dengan baik.

Anggota Komisi I DPRD PPU Sariman memandang penggunaan aplikasi untuk pembelian BBM punya tujuan baik. Namun jika belum ideal diterapkan, maka tidan efektif juga bila dipaksa diterapkan.

Semisal saja di PPU, penggunaan smartphone oleh masyarakat belumlah masif. “Saya rasa di PPU belum bisa diterapkan penggunaan aplikasi itu untuk warga kita,” ujarnya, Jumat, (8/7/2022).

Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan partalite bersubsidi mulai disosialisasikan pemerintah belakangan. Namun, pro dan kontra mengemuka dari sejumlah kalangan konsumen tertentu di SPBU sejak rencana aplikasi ini diterapkan.

“Kalau untuk warga PPU sepertinya belum saatnya, Karena masyarakat pekebun misalnya, belum semua punya Android,” imbuhnya.

Menurut politikus PKS itu, jika memaksakan pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina di PPU maka akan menambah masalah untuk warga. Maka harus ada mekanisme lain pembelian tanpa smartphone harus tetap dilayani.

“Nanti tentu menambah permasalahan masyarakat untuk memperoleh hak-hak mereka. Sedangkan tujuan aplikasi ini kan untuk mempermudah,” katanya.

Meski demikian, secara umum ia tetap mendukung upaya pemerintah itu. Namun harus tetap ada pertimbangan khusus untuk wilayah tertentu. Penggunaan MyPertamina dinilai lebih tepat diterapkan di wilayah perkotaan, karena banyak masyarakat yang telah menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari.

“Kalau di kota mungkin sudah ideal dan efektif. Tapi kalau di kampung jangan dulu lah saya rasa. Malah kasihan masyarakat kita, apa-apa harus pakai aplikasi. Masa petani mau beli BBM buat traktor harus pake aplikasi juga. Jangan disamaratakan pada seluruh lapisan masyarakatlah,” pungkasnya. (*/Advertorial/NK2)