Soal Kelangkaan Pupuk, DPRD PPU Dorong Adanya Evaluasi Pendistribusian

PENAJAM (NK) – Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengungkapkan keprihatinan terkait kendala yang dihadapi oleh petani di Kecamatan Babulu terkait ketersediaan pupuk subsidi. Oleh karena itu, ia menyampaikan agar masalah distribusi pupuk dan pembenahan pertanian dan evaluasi pendistribusian agara masalah dapat segera diatasi.

“Harus kita evaluasi semua. Distribusi dan tata kelola air yang baik saja tidak cukup, kita perlu melangkah step by step dan membahas masalah-masalah terkait, seperti pemenuhan kebutuhan bibit dan distribusi pupuk,” ujarnya, Senin (26/2/2024).

Salah satu pembenahan itu ialah dengan mewujudkan pembangunan Bendungan Telake sebagai fokus utama. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi air dan tata kelola lahan pertanian berjalan baik.

Namun, tantangan yang dihadapi petani tidak hanya terbatas pada aspek itu saja. Syahrudin juga berharap agar keluhan petani dapat diatasi secara menyeluruh.

“Kami ingin semua berjalan dengan baik, karena kita harus menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk Kaltim tapi juga untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Paling tidak, pemasok utamanya harus berasal dari PPU, dan kita harus maksimalkan seluruh lahan pertanian yang ada,” beber Syahrudin.

Dalam konteks ini, Syahrudin menyampaikan aspirasi agar Bendungan Telake tidak hanya meningkatkan garapan lahan pertanian yang terbatas saat ini tetapi dapat mencakup seluruh potensi lahan yang mencapai 12 ribu hektare di Kecamatan Babulu.

“Jika dari 12 ribu hektare itu hanya 5 ribu hektare yang tergarap, kita harus berupaya maksimal agar seluruh lahan dapat dimanfaatkan dengan baik melalui pendistribusian air yang teratur,” tambahnya.

Syahrudin juga menyoroti ketersediaan pupuk subsidi yang menjadi kebutuhan krusial para petani. Pupuk menjadi unsur penting dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Oleh karena itu, perbaikan distribusi dan ketersediaan pupuk menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut. Dengan adanya perhatian serius dari pihak legislatif, diharapkan solusi yang konkret dan terpadu dapat segera ditemukan untuk memenuhi kebutuhan petani, menciptakan lingkungan pertanian yang produktif, dan mendukung visi ketahanan pangan daerah.

“Kami harap ada solusi untuk keluhan petani terkait pupuk subsidi. Hal ini sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani di Babulu,” tutup Syahrudin. (ADV)