AGM Tegaskan Pemindahan IKN ke Kaltim, PPU Sangat Siap

21/08/2019 Berita Kaltim

Kabupaten PPU Punya lahan Luas Siap Jadi IKN

BALIKPAPAN (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM), menegaskan, Kabupaten PPU sangat siap dan mendukung secara penuh jika ditunjuk sebagai salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.

Demikian dikatakannya kepada newskaltim.com, usai menghadiri dialog tentang pemindahan IKN, Rabu (21/8/2019) di Swiss Ball Room Hotel Balikpapan. Kegiatan dihadiri, Deputi Bidang pembangunan Regional, Kementerian PPN/ Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Gubernur Kaltim, Isran Noor, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi dan sejumlah Kepala Daerah di Kaltim. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan dan sejumlah organisasi se Kaltim.

Hal ini jelasnya, selain memiliki wilayah yang strategis, PPU juga masih memiliki lahan luas sebagai lokasi IKN tersebut dan tersebar di empat Kecamatan.

Kabupaten PPU siap menyediakan lahan untuk pemindahan IKN ini,”kata AGM.

Jalannya dialog pemindahan IKN yang digelar di Swiss Ball Room Hotel Balikpapan dihadiri Deputi Bidang pembangunan Regional, Kementerian PPN/ Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata,Gubernur Kaltim, Isran Noor, Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi dan sejumlah Kepala Daerah di Kaltim serta tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan dan sejumlah organisasi se Kaltim

Pada kegiatan dialog tersebut, Rudy Soeprihadi Prawiradinata memaparkan tentang alasan pemindahan IKN Kota ke wilayah Kalimantan.

Dari paparan yang disampaikan, terungkap alasan pemindahan IKN diantaranya disebutkan bahwa saat ini Jakarta sudah tidak layak lagi sebagai IKN, karena jumlah penduduk yang berlebih, rawan banjir, konflik dan banyaknya persoalan lainnya yang kerap terjadi disana.

Kata dia, wilayah kalimantan merupakan pilihan paling tepat dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, karena salah satunya pulau kalimantan berada di tengah – tengah negara Indonesia menjadikan Kalimantan titik yang strategis bagi keberadaan Ibu Kota nantinya. Selain itu hal lainnya juga menjadi pertimbangan pemindahan tersebut yang telah dikaji sejak lama.

“Saat ini berbagai tahapan telah dilakukan dan tinggal menunggu kepastian dari bapak Presiden RI Joko Widodo. Pembangunan ibu kota itu rencananya baru akan dimulai tahun 2021 kemudian pada 2023-2024 mulai dilakukan pemindahan,”kata Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Sementara itu Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan Kaltim merupakan provinsi yang paling siap jika terpilih menjadi IKN. Selain itu kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar bagi devisa negara sangat disayangkan jika pilihan tersebut dibatalkan.

“Adalah sangat rugi jika Kaltim yang merupakan provinsi penyumbang divisa terbesar bagi negara ini tidak terpilih jadi IKN,”kata Isran.

Dia menyebut, perihal ini tidak bisa dijelaskan lagi karena semua persyaratan telah terpenuhi. Namun tambahnya, keputusan tetap ada ditangan preaiden.

“Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, semua syarat telah terpenuhi,”tukasnya.

Isran menjelaskan, masalah pembiayaan tidak usah terlalu dibesar-besarkan karena itu merupakan urusan negara yang pasti ada anggarannya.

“Pro dan kontra itu biasa dalam perdebatan. Namun jangan terlalu banyak komentar ilmiah, merusak lingkungan dan sebagainya, karena dari seluruh persyaratan di tiga provinsi kandidat ibu kota ini, Kaltim paling tepat, ini juga berdasarkan ungkapan bapak presiden pada pertemuan yang saya lakukan dengan beliau belum lama ini,”pungkasnya.(Humas6/nav/nk)