Bupati : ASN Memiliki Asas Netralitas Dalam Pilkada
Para peserta Sosialisasi Netralitas bagi ASN dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim dan Bupati PPU tahun 2018
Terlibat Kampanye Dapat Diberi Sanksi Tegas
PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Pasert Utara (PPU), H Yusran Aspar ketika membuka kegiatan Sosialisasi Netralitas bagi Aparatur sipil Negara (ASN) kepada seluruh peserta kegiatan menegaskan, asas netralitas ASN yakni setiap pegawai negeri tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur – Wagub Kaltim dan juga Pemilihan Bupati – Wakil Bupati PPU, Rabu (2/5/2018).
Para pegawai jangan sesekali mengambil jalan pintas untuk meraih sesuatu yang di inginkan dengan menjadi tim sukses ataupun bentuk yang mengarah kepada berkepihakan kepada Pasangan Calon (Paslon) kalaupun keinginan atau jabatan Eselon yang diraih itu atas dasar profesionalisme dari Pejabat tersebut karena memang system jalur Asisment yang bisa dan sah mampu untuk memberikan ruang kepada para pejabat tersebut,” tegasnya.
Sebab kata dia peran ASN sangatlah penting dalam pelayanan Masyarakat seperti menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dalam kesempatan tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara, Sumardi ,SE ,M.Si selaku Askom Bidang Dudik menyampaikan tentang Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010, yakni salah satunya dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
“Dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan yang mengarah kepada dukungan,” tambahnya.
Sementara itu Askom Bidang Dudik menambahkan bahwa PNS/ASN yang melanggar ketentuan tersebut ancaman nya dikenakan sanksi administrasi hingga Pemecatan bila telah terlibat dalam hal larangan sesuai ketentuan berlaku. (humas16/nav/nk)