Dispora Kaltim Canangkan Liga OPD Untuk Cabor Bulu Tangkis
SAMARINDA (NK) – Setelah sukses menyelenggarakan Liga Sepak Bola antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini merencanakan penambahan liga cabang olahraga baru, yaitu bulu tangkis, dalam ajang Liga OPD yang akan datang.
Hal tersebut membuktikan bahwa Dispora Kaltim berkomitmen dalam mengembangkan budaya olahraga di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (PPO) Dispora Kaltim, Rasman Rading, menjelaskan bahwa penambahan liga OPD cabang olahraga bulu tangkis ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi ASN, khususnya perempuan, agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang sekaligus bermanfaat untuk kesehatan fisik mereka.
Menurutnya, bulu tangkis adalah olahraga yang relatif mudah diakses oleh semua kalangan dan tidak memerlukan keahlian teknis yang rumit, sehingga bisa diikuti oleh seluruh ASN dengan berbagai tingkat kemampuan.
“Selain membuka ruang partisipasi bagi ASN perempuan, olahraga bulu tangkis juga dikenal luas di masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu keterampilan khusus. Ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk ikut serta, menjaga kebugaran, dan mempererat hubungan antar sesama ASN,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rasman berharap agar melalui penyelenggaraan Liga OPD ini, tidak hanya tercipta atmosfer rekreasi dan kebersamaan di kalangan ASN, tetapi juga dapat mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup sehat melalui olahraga.
“Tujuan utama kami adalah menciptakan ruang rekreasi yang menyenangkan, sekaligus mempererat hubungan antar lembaga pemerintah. Semoga kegiatan ini dapat mendorong lebih banyak ASN untuk aktif berolahraga dan menjaga kesehatan,” pungkasnya.
Dengan penambahan Liga bulu tangkis, Liga OPD Kaltim diharapkan menjadi ajang yang lebih inklusif dan menarik bagi seluruh ASN, sekaligus meningkatkan kebugaran fisik dan semangat kerja dalam lingkungan pemerintahan. (NK/ADV)