DPRD PPU Dorong Pemerintah Pindahkan Pentas Seni dan Gebyar UMKM ke Lokasi Lebih Representatif

PENAJAM (NK) – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M. Noor, menyampaikan pendapat kritis mengenai pengalihan pengelolaan kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM dari Pemerintah Kabupaten PPU ke Dewan Kesenian Daerah (DKD) PPU. Menurutnya, pengelolaan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan lebih profesional dan transparan, mengakomodasi kepentingan masyarakat dari berbagai wilayah, dan tidak hanya mengutamakan segelintir pihak saja.

Syahrudin menegaskan bahwa kegiatan tersebut selama ini cenderung dipandang sebagai ajang gengsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga ia berharap pengelolaan kegiatan ini ke depan bisa lebih fokus pada kualitas dan pemerataan pelibatan pelaku UMKM dari seluruh kecamatan di PPU.

“Siapa pun yang mengelola, baik itu DKD, UMKM, atau lembaga lainnya, yang penting adalah pengelolaan yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi klaim sepihak tanpa adanya manajemen yang jelas,” tegas Syahrudin Senin (7/4/2025).

Syahrudin juga mengkritik pelibatan UMKM yang selama ini dinilai tidak merata, dengan sebagian besar hanya berasal dari wilayah Penajam. Ia mengungkapkan keluhan dari pelaku UMKM di kecamatan lain yang merasa tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mayoritas terpusat di kantor bupati.

“UMKM itu tidak hanya ada di Penajam. Kecamatan lain pun memiliki potensi yang luar biasa. Namun, selama ini hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang difasilitasi, sedangkan yang lainnya tidak terakomodir,” tambahnya.

Sebagai solusinya, Syahrudin mengusulkan agar lokasi penyelenggaraan kegiatan Pentas Seni dan Gebyar UMKM dipindahkan dari halaman Kantor Bupati ke stadion atau area yang lebih representatif. Ia berpendapat bahwa stadion memiliki lahan yang lebih luas dan fasilitas yang sudah memadai untuk mendukung kegiatan seni dan bazar UMKM.

“Stadion memiliki ruang yang cukup luas dan telah dilengkapi dengan jogging track. Di sana, pengunjung bisa berolahraga, kemudian mampir ke UMKM jika ingin membeli makanan atau minuman. Jika digabungkan dengan kesenian, acara tersebut bisa lebih hidup,” jelasnya.

Namun, Syahrudin juga menekankan bahwa sebelum pemindahan dilakukan, pemerintah harus terlebih dahulu membangun fasilitas pendukung seperti toilet, area parkir, dan sarana umum lainnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mendukung pelaku UMKM, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung.

“Setelah fasilitas pendukung dibangun, maka siapapun yang akan mengelola kegiatan ini dapat melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah pemerintah hadir untuk membantu hingga UMKM dapat mandiri,” tutup Syahrudin.(ADV/NK)