Dukung Pembangunan IKN, Tokoh Adat Minta Aspek Kearifan Lokal, Adat Istiadat, Dan Budaya Harus Diperhatikan

Balikpapan (NK) – Tokoh masyarakat adat se-Kalimantan Timur mendukung aspirasi pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung bersama Presiden Joko Widodo pada senin (31/1) kemarin, di Bandar Udara Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kota Balikpapan.

Dilansir dari informasi yang diberikan Biro Pers Sekertariat Presiden kepada awak media, dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi menerangkan adanya beberapa aspek harus di tingkatkan untuk IKN, diantaranya Budaya dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Alhamdulilah, dalam pertemuan bersama Bapak Presiden, kita sudah mendengarkan segala masukan, pertama tokoh masyarakat adat se-Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN, adanya masukan yang sangat berharga dari masyarakat, mulai dari pentingnya meninjau kearifan lokal, penguatan SDM, serta aspek budaya yang harus ditingkatkan dalam pengembangan IKN mendatang,” jelasnya.

Dukungan tersebut juga diungkapkan Sultan Kutai Kartanegara Muhammad Arifin, dikatakannya bahwa pihaknya juga menyambut baik dibangunnya IKN di provinsi yang disebut sebagai Bumi Etam ini.

“Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan Andi Singkeru, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah hidup berdampingan dengan suku asli Kalimantan, menurutnya masyarakat yang nantinya mengisi IKN adalah warga negara Indonesia.

“Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan,” imbuhnya.

Demikian, Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung menyampaikan bahwa pihaknya dengan senang hati menyambut IKN tersebut, namun ia meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

“Pertama, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita ini, masyarakat adat bisa diakomodir, yang kedua dalam pembangunan fisik masyarakat sebagai mitra kerja, dan ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya,” tutup Ajang (*/NK2)