Evaluasi Lelang Proyek Besar, DPRD Kaltim Ingin Tekan Risiko Silpa

SAMARINDA (NK) – Risiko Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengatasi hal ini, DPRD Kaltim mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov untuk melakukan evaluasi lelang secara berkala, khususnya pada proyek-proyek berskala besar.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, evaluasi lelang bertujuan untuk mencegah terjadinya keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan proyek, yang berpotensi menimbulkan Silpa di akhir tahun.

“Kami ingin proses lelang berjalan lebih efisien dan tepat waktu, sehingga tidak ada proyek yang terbengkalai atau bermasalah. Kami juga meminta OPD Kaltim yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” ujarnya, Senin (13/11/2023).

Seno Aji juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim telah mengalokasikan anggaran Silpa sebesar Rp 675 miliar pada APBD 2023, dengan harapan dapat mengoptimalkan serapan anggaran pada 2024 dan tahun-tahun berikutnya.

Ia berharap Pemprov dapat terus melakukan evaluasi pada tahun anggaran 2024, mulai dari perencanaan hingga lelang, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya Silpa.

“Semua harus dirancang sebelum dimulai. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024,” tutupnya. (Adv/NK)