Fasilitas RS Tak Memadai, Sariman Desak Kolaborasi Pemerintah Atasi Kesenjangan Layanan Kesehatan

PENAJAM (NK) – Krisis layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menjadi sorotan, kali ini lewat pernyataan tegas dari Anggota Komisi III DPRD, Sariman. Ia menyuarakan keprihatinan atas keterbatasan fasilitas ruang rawat inap di rumah sakit daerah yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat.

“Sinyal dari masyarakat sudah jelas. Kita tidak bisa terus membiarkan ruang rawat inap yang terbatas jadi hambatan dalam pelayanan kesehatan,” tegas Sariman, merujuk pada data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti kurangnya ketersediaan layanan BPJS dan ruang perawatan.

Namun, alih-alih menggantungkan solusi pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata, Sariman menyerukan perubahan pendekatan. Ia mendorong Dinas Kesehatan untuk aktif menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam memperoleh dana tambahan.

“Jika kita hanya menunggu dari APBD, maka masalah ini akan terus berulang. Kita harus bergerak proaktif, jemput bola, dan bawa isu ini ke level yang lebih tinggi,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

Sariman juga mengingatkan bahwa upaya ini tak bisa hanya datang dari satu lembaga. Ia mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh anggota DPRD untuk mengadopsi pendekatan kolektif dan menjadikan isu kesehatan sebagai prioritas lintas fraksi.

Menurutnya, kesepakatan politik yang solid dibutuhkan agar penguatan fasilitas kesehatan tidak hanya menjadi wacana tahunan, melainkan bagian dari agenda nyata pembangunan daerah.

Dengan kolaborasi aktif lintas instansi dan pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan, Sariman optimis krisis ruang rawat inap dan mutu layanan di RSUD Penajam Paser Utara bisa diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Ini bukan soal program sektoral. Ini tentang kesejahteraan warga. Kalau fasilitas dasar seperti ruang rawat inap saja terbatas, bagaimana kita bicara soal pelayanan bermutu?” ungkapnya. (ADV/NK)