Gelar Pahlawan Pertama dari Tanah Kutai
JAKARTA (NK) – Sultan Aji Muhammad Idris (Alm) secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Penganugerahannya yang diterimakan oleh Sultan Aji Muhammad Arifin selaku ahli waris dari Sultan Aji Muhammad Idris, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. Langsung di Istana Negara, di Jakarta, pada Rabu (10/11/2021).
Penganugerahan ini tentu menjadi hal yang luar biasa. Selain bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2021. Juga karena Sultan Aji Muhammad Idris adalah pahlawan nasional pertama dari Kaltim, yang berasal dari Tanah Kutai. Alif Turiadi yang mendampingi penyerahan penganugerahan pahlawan nasional sangat bangga. Tak lupa ia sampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang mendukung pencalonan hingga disahkannya Sultan Aji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional. Terlebih untuk DPRD Kukar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Sangat mengapresiasi, terlebih ini menjadi pahlawan pertama dari Kaltim dan Kukar,” ungkap Alif Turiadi pasca penyerahan anugerah Pahlawan Nasional, Rabu (10/11/2021).
Keputusan mengenai pemberian gelar itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 dan 110 TK Tahun 2021 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Jasa.
Sultan Aji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang memerintah selama tahun 1735-1778.
Ia menjadi sultan pertama yang menyandang nama bernuansa Islam setidaknya sejak masuknya penyebaran agama Islam di Kesultanan Kutai Kartanegara pada abad ke-17.
Sultan Aji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng yang berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan.
Di Wajo, ia turut bertempur bersama rakyat Bugis melawan Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Dengan gagah berani, Sultan Aji Muhammad Idris terlibat dalam penggempuran VOC.
Namun, dalam pertempuran itu, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan perang.
Gugurnya Sultan Aji Muhammad Idris membuat pemerintahan kesultananan kosong. Untuk mengisi roda pemerintahan, kesultanan kemudian dikelola sementara oleh Dewan Perwalian.(*/nk-01)