Kelangkaan BBM Subsidi di Kaltim, DPRD Minta Pj Gubernur Cari Solusi
SAMARINDA (NK) – Warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Situasi ini membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Romadhony Putra Pratama geram dan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik segera mencari solusi.
Romadhony mengatakan, kondisi kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim sangat memalukan, terutama bagi orang-orang dari luar daerah yang sedang berkunjung atau berbisnis di Kaltim, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Ia menilai, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.
“Kondisi demikian itu cukup membuat malu kita dengan orang-orang dari luar daerah yang sedang melakukan perjalanan ke Kaltim, khususnya ke Samarinda dan Balikpapan,” ujar Romadhony, Selasa (21/11/2023).
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, ia telah meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk mengatasi masalah yang terus-menerus mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kaltim, khususnya setelah dimulainya proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.
“Kali ini saya minta Pak Pj Gubernur mencarikan jalan keluarnya,” tegas Romadhony.
Sementara itu, Akmal Malik mengaku telah berkomunikasi dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan terkait keluhan Romadhony, namun menyatakan permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan oleh pihak Pertamina karena sifatnya terkait kebijakan pusat.
“Saya dua kali mengadakan pertemuan dengan manajemen Patra Niaga Balikpapan. Manajemen Pertamina Patra Niaga tak ada menyampaikan solusi mengatasinya. Sebab, sangat tergantung kebijakan pusat,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menjelaskan tiga permasalahan utama penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim: kebutuhan tahunan yang melebihi kuota yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), besarnya selisih harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, dan tidak mempertimbangkan kuota, peningkatan aktivitas usaha riil dan trafik akibat adanya proyek IKN Nusantara.
“Ketiga permasalahan tersebut tak bisa diatasi oleh manajemen Pertamina Patra Niaga di Balikapapan, sehingga saya dan manajemen Pertamina Patra Niaga sepakat, bersama-sama menyampaikan kondisi riil di Kaltim terkait BBM subsidi ke Kementerian ESDM,” ucap Akmal Malik.
Akmal Malik mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi Kaltim bertujuan untuk mengatasi permasalahan peningkatan aktivitas di IKN, lalu lintas orang dan barang, serta meminta solusi yang tepat dari Kementerian ESDM.
“Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dari Kementerian ESDM sehingga masyarakat Kaltim tahun 2024 tak antre lagi berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi,” harap Akmal Malik. (Adv/NK)