Ketua DPRD Kaltim desak Pemerintah ambil langkah konkret atasi banjir di Wilayah Kaltim
SAMARINDA (NK) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud, kembali menyoroti persoalan banjir yang hingga kini terus menjadi buah bibir bagi masyarakat di berbagai daerah di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim dua periode itu menilai, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil optimal.
Menurutnya, salah satu penyebab utama berlarut-larutnya persoalan tersebut adalah minimnya pembaruan fasilitas pembuangan dan penampungan air.
Di tengah tingginya curah hujan serta karakteristik wilayah Kaltim yang dipenuhi aliran sungai, infrastruktur pengendalian air dinilai sudah tidak lagi mampu bekerja secara efektif.
“Fasilitas penampungan air kita sudah lama dan perlu ditambah serta dioptimalkan kembali,” ucapnya pada Jumat (5/12/2025)
Hamas sapaan akrabnya menekankan sebagian besar infrastruktur air yang saat ini digunakan merupakan peninggalan lama dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.
Hamas menjelaskan bahwa pengoperasian pintu-pintu air saat ini sering kali tidak memberikan hasil memuaskan.
Saat pintu air ditutup ketika terjadi hujan deras, air justru meluap dan menyebabkan genangan. Namun jika pintu air dibuka, sejumlah kawasan malah terendam.
“Ketika hujan deras, air naik. Kalau pintu air dibuka, kota banjir. Kalau pasang sungai, juga banjir. Ini artinya fasilitas yang ada perlu direkonstruksi total,” jelasnya.
Selain itu, Hamas menilai upaya pemerintah selama ini masih bersifat parsial. Perbaikan yang hanya difokuskan pada beberapa titik tidak akan memberikan hasil signifikan jika daerah lainnya tidak tersentuh.
“Perbaikan harus merata dari hulu sampai hilir. Kalau di hulu diperbaiki tapi hilirnya tidak, maka wilayah hilir yang akan menjadi korban, dan sebaliknya,” tegasnya.
Maka dari itu, Dirinya mendorong dilakukannya koordinasi yang lebih terstruktur dan komprehensif antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan sangat diperlukan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Semua pihak harus duduk bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pusat. Harus ada kesamaan perspektif dan strategi supaya persoalan ini benar-benar bisa diselesaikan,” tandasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Hamas menekankan bahwa banjir di Kaltim tidak bisa lagi ditangani dengan langkah-langkah kecil dan sporadis.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan lebih masif, menyeluruh, dan berkelanjutan demi mencegah banjir menjadi ancaman berulang setiap tahun. (ADVERTORIAL/NK)