Ketua DPRD Kaltim dorong efisiensi pelayanan tamu luar daerah ditengah keterbatasan anggaran

SAMARINDA (NK) – Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengurangi kegiatan di hotel akibat pemangkasan anggaran menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan seluruh acara di hotel, melainkan mendorong efisiensi tanpa mengganggu pelayanan bagi tamu dari luar daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan bahwa pemerintah memang mengupayakan efisiensi anggaran. Namun, pemangkasan dana tidak berarti semua kegiatan harus dipindahkan dari hotel, sebab beberapa kegiatan formal tetap membutuhkan fasilitas representatif.

“Pengurangan bukan berarti meniadakan sama sekali,” ujar Hamas, sapaanya akrabnya, Kamis (20/11/2025)

Hamas juga menjelaskan bahwa rapat-rapat internal pemerintah memang diarahkan untuk lebih banyak dilakukan di kantor gubernur atau gedung milik pemerintah. Namun kebutuhan menjamu tamu dari kabupaten/kota maupun tamu resmi dari daerah lain masih memerlukan ruang hotel.

“Kalau rapat internal bisa di kantor gubernur, tapi kalau terima tamu daerah lain tetap perlu hotel,” jelasnya.

Menurutnya, kunjungan kerja dari berbagai daerah tidak bisa dihindari karena bagian dari proses koordinasi pemerintahan. Ada tamu yang membutuhkan tempat bermalam, dan pemerintah provinsi harus tetap memberikan pelayanan yang baik agar hubungan antarwilayah tetap berjalan lancar.

“Tamu-tamu dari daerah itu kan harus dilayani dengan baik,” katanya.

Lebih jauh, Hamas menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas layanan pemerintah. Kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kehormatan dan citra pemerintah daerah dalam menerima tamu resmi.

“Jangan sampai demi efisiensi, pelayanan publik justru jadi terganggu,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa hotel merupakan fasilitas yang memang disiapkan untuk kegiatan luar instansi pemerintah. Sejumlah agenda seperti forum resmi lintas daerah, rapat koordinasi, hingga pertemuan dengan kementerian sering kali mensyaratkan ruangan hotel.

“Beberapa pertemuan itu memang harus di hotel, karena sifat acaranya,” jelasnya.

Hamas juga menyoroti persepsi publik yang keliru bahwa pemerintah tidak lagi boleh melakukan kegiatan di hotel. Ia menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah hanyalah penyesuaian skala kegiatan, bukan larangan total.

“Kita harus luruskan, ini bukan pelarangan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi sepenuhnya wajar dilakukan, terutama di tengah pemangkasan DBH yang mencapai lebih dari 70 persen. Namun penghematan harus dilakukan pada sektor yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan tamu atau kegiatan strategis.

“Yang bisa dikurangi ya dikurangi, tapi jangan sampai yang strategis malah dipotong,” tambahnya.

Ia menilai perlu adanya pedoman teknis agar setiap OPD memahami jenis kegiatan mana yang harus dipindahkan ke kantor pemerintah dan mana yang tetap layak dilakukan di hotel. Pedoman ini juga mencegah kesalahpahaman antarinstansi.

“Kalau ada pedoman, semua OPD bisa bergerak seragam,” ucapnya.

Kendati demikian, Hamas berharap komunikasi publik mengenai kebijakan efisiensi bisa lebih jelas agar tidak memunculkan kebingungan. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti penghentian kegiatan, melainkan pengaturan ulang penggunaan anggaran.

“Semua ini soal manajemen anggaran, bukan soal melarang atau membatasi hotel,” pungkasnya (ADVERTORIAL/NK)