Laksanakan Pembangunan Pemkab Butuh Dukungan Semua Pihak

Coffee morning bersama SKPD se – PPU dan jajaran Forkopimda

Masuk PBI BPJS APBD Tidak Perlu SKTM

PENAJAM (NK) –  Dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Kabupaten  Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemkab tidak bisa bekerja sendirian, tetapi juga butuh dukungan dari semua pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di PPU.

Hal ini diutarakan, Wakil Bupati PPU, H. Hamdam didampingi Sekda, Tohar, saat membuka coffee morning bersama SKPD se – PPU dan jajaran Forkopimda, Senin (18/02/2019) di aula lantai III kantor bupati PPU.

Dituturkannya, kegiatan coffee morning rutin ini bertujuan untuk menjalin komunikasi kerja dan membangun kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan unsur SKPD dan jajaran Forkopimda Kabupaten.

Alhamdulillah, pagi ini yang kita lakukan untuk lebih memperkuat sinergitas Pemkab dengan seluruh komponen yang ada di PPU. Sinergitas yang kuat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan program-program unggulan kita, seperti percepatan pembangunan jalan dan pelayanan kesehatan,”ujar Hamdam.

Untuk itu, lanjutnya, kepada para jajaran unit kerja untuk segera mensinergikan progam kerja dan kegiatan yang telah diproyeksikan dalam visi misi daerah termasuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar tetap berjalan dan sesuai dengan harapan.  Termasuk sinergitas pemerintah daerah berserta jajaran SKPD bersama jajaran Forkompinda dalam sejumlah program kegiatan di wilayah PPU.

“Saya menghimbau kepada para pimpinan satuan kerja dan jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan pada program kerja dan kegiatan, agar nantinya tidak memghambat program yang menjadi harapan pimpinan kepala daerah serta sejalan dengan visi misi Pemkab,”katanya,

Khususnya, tambahnya, yang berkenan pada layanan masyarakat seperti layanan kesehatan dan sejumlah persoalan akses jalan yang sampai saat ini masih terus dalam upaya pengoptimalan yang pastinya memerlukan dukungan dan sinergi secara bersama sama baik jajaran pemerontah daerah hingga unsur lain ditingkat bawah seperti kecamtan, kelurahan dan desa.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, Hamdam meminta agar program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan APBD PPU bisa segera dituntakan dan bagi masyarakat PPU yang berniat masuk dalam program dan telah terdaftar sebagai peserta mandiri agar bisa menyelesaikan kewajibannya lebih dahulu.

Selain itu, terangnya, masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI APBD PPU tidak diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratannya karena program ini bersifat universal sehingga tidak melihat status sosial masyarakat PPU bagi mereka yang bukan peserta BPJS mandiri, PBI APBN, ASN, TNI, Polri dan peserta BPJS perusahaan.

“Ini program unggulan sehingga harus berjalan dan menjadi perhatian khusus, seluruh masyarakat berhak masuk dalam peserta PBI APBD itu tanpa melihat status sosialnya. Tetapi tidak berlaku bagi mereka yang telah masuk sebagai peserta BPJS mandiri, PBI APBN, ASN, TNI, Polri dan peserta BPJS perusahaan,”tegas Hamdam.

Pada kesempatan sama, Tohar mengharapkan, dengan adanya sinergitas yang kuat maka bisa mewujudkan visi dan misi PPU, yaitu Penajam yang Baru, Modern, dan Religius.

“Kedepannya, pertemuan seperti ini akan terus kita lakukan guna membicarakan hal  hal yang dibutuhkan terkait pelaksanaan percepatan pembangunan di PPU,”ungkapnya.

Sementara itu, tambahnya, terkait dengan program PBI APBD ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat PPU kecuali peserta dari PNS, TNI/Polri maupun PBI APBN dan mandiri. Dan hingga kini sudah terintegrasikan sebanyak 39.152 warga yang menjadi peserta PBI APBD. Jumlah ini bisa saja bertambah karena adanya pertumbuhan penduduk di PPU.

“Kita tetap berdasarkan NIK bagi peserta PBI APBD tanpa harus mewajibkan adanya SKTM. Saat ini jumlah peserta PBI APBN mengalami peningkatan sehingga perlu menjadi perhatian, namun kami tidak berharap ada warga yang telah terdaftar di PBI APBN juga tercatat sebagai peserta PBI APBD,”tukasnya.

Dirinya meminta, kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU melakukan koordinasi dengan baik, agar warga sebelum terdaftar PBI APBD bisa dilakukan pendataan sesuai NIK.

Kepala Dinas Kesehatan PPU, Arnold Wayong, menerangkan, masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta PBI APBD,  ditargetkan 20 Februari depan kartu karena sudah selesai dicetak.

“Tetapi jadi masalah, adanya peserta BPJS Mandiri yang ingin menjadi peserta PBI APBD namun iuran mereka masih menunggak, sehingga kami minta agar mereka segera melunasi lebih dahulu tunggakannya,”pungkasnya.(nav/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.