Pemprov Kaltim Diminta Genjot Energi Baru Terbarukan untuk Wujudkan Zero Emisi Karbon

SAMARINDA (NK) – DPRD Kaltim mendesak Pemprov Kaltim untuk lebih giat mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai upaya mencapai zero emisi karbon pada tahun 2050. Hal ini disampaikan oleh DPRD Kaltim, Jumat (17/11/2023).

DPRD Kaltim menyoroti bahwa Pemprov Kaltim belum maksimal memanfaatkan potensi EBT yang tersedia di daerah ini, seperti tenaga surya, angin, air, dan biogas. Padahal, EBT dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dan mendorong energi berkelanjutan.

“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” tutur Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim.

Sapto menyarankan bahwa biogas dari limbah kelapa sawit dapat menjadi salah satu EBT yang dapat dikembangkan di Kaltim. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang hemat biaya dan ramah lingkungan, baik untuk skala rumah tangga maupun industri.

“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka,” kata Sapto.

Sapto mengusulkan agar Pemprov Kaltim membuat rencana aksi pengembangan EBT yang menyeluruh dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” ungkapnya.

Sapto juga menegaskan pentingnya kesinambungan dan konsistensi pengembangan EBT di Kaltim, serta mengingatkan agar setiap pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah dan prioritas yang telah ditetapkan.

“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkas Sapto. (Adv/NK)