Rapor Merah 23 OPD, DPRD Kaltim Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis

Samarinda, 13 November 2023 (NK) – Rendahnya serapan anggaran 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim membuat Komisi III DPRD Kaltim geram. Anggota Komisi III M. Udin mendesak Penjabat Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi kembali kinerja kepala dinas OPD tersebut. Jika perlu, ada rotasi jabatan Kadis OPD terkait.

M. Udin mengatakan, rendahnya serapan anggaran menunjukkan ketidakseriusan OPD dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Padahal, program dan kegiatan tersebut berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujar M. Udin, Senin (13/11).

Politisi Golkar itu meminta OPD yang serapan anggarannya rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka, karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan OPD untuk tidak menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif.

“Jangan sampai ada OPD yang merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.

M. Udin juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan serapan anggaran yang tinggi. Ia berharap OPD tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap OPD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

M. Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah. Ia juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah.

“Kami juga akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan,” tutup M. Udin. (Adv/NK)