Syarifatul soroti menurunnya APBD Kaltim 2026 berimbas pada penyaluran Bankeu

SAMARINDA (NK) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan. Dari estimasi awal sekitar Rp21 triliun, anggaran Kaltim merosot menjadi Rp15 triliun.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti terjun bebasnya APBD Kaltim dari estimasi sebelumnya.

Menurut Syarifatul, pemangkasan sekitar Rp6 triliun tersebut merupakan dampak langsung dari turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD kaltim melakukan revisi besar-besaran terhadap rencana anggaran yang sebelumnya sudah disepakati.

“Ini sangat memprihatinkan. Banyak pembangunan yang sudah direncanakan terpaksa harus dipangkas,” ucap Syarifatul pada Kamis (4/12/2025)

“Kita harus melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas belanja perjalanan dinas, belanja aksesoris, hingga alat tulis kantor,” lanjutnya.

Salah satu pos anggaran yang paling terdampak adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota.

Syarifatul, mengungkapkan kekhawatirannya karena besaran Bankeu dipangkas sangat signifikan.

“Bankeu yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp300 miliar lebih, kini untuk 10 kabupaten/kota hanya tersisa sekitar Rp250 miliar. Ini benar-benar turun drastis,” ujarnya.

Pun, Ia menegaskan, kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa kabupaten/kota juga mengalami pemotongan TKD dari pusat, sehingga mereka berada dalam tekanan anggaran yang sama seperti provinsi.

“Kami di DPRD tidak bisa berbuat banyak. Harapan kami kondisi fiskal ini bisa segera stabil agar pembangunan di kabupaten/kota tetap berjalan sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya (ADVERTORIAL/NK)