TKPK Kabupaten PPU Gelar Rakoor Penanggulangan Kemiskinan

Hamdam Berharap Angka Kemiskinan di PPU Terus Berkurang

PENAJAM (NK)  – Kemiskinan bukanlah masalah baru dalam suatu daerah. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) salah satunya. Berdasarkan persentase Tahun 2018 lalu,  data peduduk miskin Kabupaten ke sembilan di Kalimantan Timur (Kaltim) ini berada di urutan kelima dari sepuluh Kabupaten/Kota se Kaltim, dengan persentase  7,40 persen atau lebih kurang 11760 ribu jiwa.

Perihal ini diungkapkan saat Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten PPU, Selasa, (12/11/2019) pagi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua TKPK Kabupaten PPU, Hamdam yanng juga merupakan Wakil Bupati PPU ini. Tampak hadir juga Sekretaris Daerah PPU, Tohar, Asisten Ekonomi dan Kesra, Ahmad Usman dan sejumlah SKPD terkait.

Dalam sambutannya Hamdam mengatakan bahwa pertemuan tersebut  diharapkan dapat menjadikan cara untuk menyatukan persepsi dan pemikiran bersama dalam rangka penanganan kemiskinan di daerah  khususnya di Kabupaten PPU.

“Tugas ini jika dicermati memang tidaklah terlalu menjadi daya tarik bagi kebanyakan orang. Karena untuk semua itu, harus banyak dibutuhkan keikhlasan dan pengorbanan kita untuk niatan membantu orang lain,”kata Hamdam.

Namun demikian tambah Hamdam, ini semua dapat menjadi tanggung jawab dan tugas dari masing-masing Instansi atau SKPD yang ada di Kabupaten PPU. Menurutnya, jika masing-masing program kemiskinan yang ada di setiap SKPD yang ada dapat dijalankan dengan baik pastilah angka kemiskinan di PPU dapat diturunkan dengan baik.

“Kami berharap  melalui pertemuan yang kita lakukan bersama ini mampu memberikan nilai positif khususnya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten PPU yang kita cintai ini,”kata Hamdam.

Dalam kesempatan ini Hamdam  juga berharap sejumlah bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang telah ada maupun yang belum tersalurkan di  Kabupaten PPU benar-benar dapat tepat sasaran, dengan kata lain mereka yang menerima bantuan baik yang bersumber dari daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sesuai sasaran yang diharapkan.

“Jangan ada lagi keluarga mampu masih menerima bantuan, sebaliknya mereka yang berhak justru tidak dapat, oleh karena itu  semua ini harus dianalisa kembali. Intinya Pemerintah Daerah Kabupaten PPU juga terus berupaya dan berjuang khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada di daerah ini, “ tutup Hamdam. (Humas6/nk/nav)