Borneo

Tuntut Upah, Kahutindo Kawal Pembahasan UMK 2017

Massa Kahutindo saat memadati Kantor Dinsosnaker PPU

PENAJAM(NK)- Puluhan pekerja yang tergabung di Kahutindo Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendatangi kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) PPU guna mengawal pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di PPU sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Selasa, (8/11/2016).

Kepala Dinsosnaker PPU, M. Ariadi menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dewan pengupahan sedang membahas formula UMK tahun 2017 bersama perwakilan serikat buruh di PPU. Menurutnya, dalam penetapan standar UMK di PPU sesuai PP Nomor 78 tahun 2015 tersebut harus dibahas perpasal. Pasalnya, dirinya tidak menginginkan adanya salah penerjemahan dalam tiap pasal di PP Nomor 78 tahun 2015. Dijelaskannya, sementara ini dirinya menilai belum ada tuntutan karena saat ini diakuinya memang belum ada nilai pasti dan masih dalan proses pembahasan. Ariadi membeberkan, berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2016 sekitar 2,3 juta sedangkan UMK yang ada tahun 2016 lalu sekitar 2,4 juta dan menurutnya itu sudah melebihi dari KHL yang ada.

“Untuk membahas PP 78 tahun 2015 ini juga harus utuh, Jangan sampai tiap pasal berbeda penerjemahannya,”ujarnya.

Ariadi berharap, pembahasan terkait penetapan UMK di PPU tahun 2017 ini segera mendapat titik temu. Ditambhakannya, walaupun saat ini belum mendapat titik temu, menurutnya masih ada jangka waktu sekitar dua minggu kedepan untuk rapat terakhirnya.

“Tapi, makin cepat selesai makin bagus sih,”tuturnya.

Terpisah, Ketua DPC Kahutindo PPU, Dedy Saidi mengatakan, kedatangannya bersama para buruh yang lain ingin mengawal Dinsosnaker PPU selaku ketua dewan Pengupahan dalam menetapkan UMK sesuai dengan PP 78 Tahun 2015.

“Tahun lalu kita lepas mengawal penetapan upah minimun ini, makanya tahun ini kita kawal lebih awal agar tidak lepas lagi,”ujarnya.

Dedy menjelaskan, dari UMK tahun 2016 lalu dan tahun 2017 saat ini mengalami kenaikan sekitar 8,25 persen dari tahun 2016 sekitar Rp. 2.440.000 menjadi sekitar 2.641.300 ditahun 2017 ini.

Kalau nanti gak ada kesepakatan, kita akan turun kembali tanggal 21 November dengan massa yang lebih besar,”tegasnya.

Lanjut Dedy, aksi kali ini diikuti oleh para pekerja dari perwakilan beberapa perusahaan, diantaranya, PT Alam Permai Makmur Raya (APMR), PT. Waru Kaltim Plantation (WKP), PT. Mega Hijau Lestari (MHL), PT. Sukses Tani Nusasubur (STN), PT. Grati Sukses Abadi (GSA), PT. Itci Hutan Manunggal (IHM) dan PT. Inne Dongwha.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan UMK di Gedung Gerbang Sepadu yang diikuti Kadis Dinsosnaker PPU M. Ariadi, Kabid HI dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnaker PPU Sorijan Sihombing, Ketua DPC SBSI PPU Darwis Sihombing, Ketua DPC Kahutindo PPU Dedy Saidi, Perwakilan Pengusaha Salehuddin.(Red/Kanda)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top