HEADLINE

Adian Beberkan Kriteria Presiden Terkait Penempatan Komisaris BUMN

JAKARTA (NK) – Adian Napitupulu, aktivis 98 yang masih bersatu padu solid dalam barisan relawan pemenangan Jokowi. Baik periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019-2024.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tersebut membeberkan banyak hal dalam diskusi yang dihelat hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 14.00 WIB secara live di jejaring Youtube.

Bahasan diskusi yang mengetengahkan apa yang dikehendaki oleh Jokowi. Yang disampaikan pada saya saat bertemu secara langsung. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden periode pertama 2014 silam.

“Saat itu masih sama dengan seperti tahun lalu 2019. Meminta saya dan kawan-kawan aktivis 98 untuk menyetorkan nama-nama yang layak atau pantas didudukkan pada posisi sesuai keputusan pak presiden,” ungkapnya.

Tentu dengan beberapa klasifikasi. Jokowi, lanjut Adian, menuturkan yang pertama ialah jika bisa anak muda. Kemudian untuk ditempatkan mengisi Komisaris BUMN sesuai wilayah, atau putra daerah.

“Hal itu saya maklumi dan dapat saya pahami, oleh karena dominan lokasi kerja BUMN kita itu ada di daerah-daerah,” kata Adian.

Hal itu, lanjutnya, meringankan biaya operasional setiap komisaris dalam menjalankan tugas. Artinya berdampak langsung pada keuangan BUMN. Lalu juga melihat dari waktu untuk menjalankan tugas, komisaris dari wilayah tempat BUMN itu berdiri secara otomatis akan mempercepat kinerja. Dibandingkan komisaris yang buka putra daerah. Apalagi jika masih anak muda.

Kemudian faktor putra daerah juga menjadi penekanan tersendiri yang disampaikan oleh Jokowi pada Adian. Sejak periode 2014 silam maupun 2019 lalu.

Tentu juga banyak pertimbangannya. “Sebisa mungkin itu dari putra daerah. Intinya itu demi kemajuan BUMN yang dia tanggungjawabi berada didaerahnya sendiri. Akan sangat mudah bagi putra daerah menjalankan tugas memajukan BUMN jika itu di daerahnya sendiri,” bebernya.

Adia menyebut karena yang terjadi selama ini, komisaris dan direksi BUMN itu pada umumnya/dominan dari Jakarta. Maka dari itu dirinya menawarkan di era Jokowi ini untuk memilih nama-nama sesuai kriteria yang diinginkan itu.

“Karena ini untuk bangsa, untuk rakyat demi membangun BUMN dan rakyat itu sendiri. Sehingga pilihan saya juga tidak melihat latar belakan lainnya. Yang penting sesuai kriteria yang dikehendaki pak presiden, ya saya berikan,” urainya.

Hal itu pula yang melatarbelakangi usulan nama daringa pada periode 2014 silam. Dimana tak ada nama usulan yang berlatar belakang keluarga pejabat. Seperti salah satunya anak muda, anak dari petani di Kalimantan Timur. Begitu juga di daerah lain.

Mengawal nawacita, menurutnya, tentu harus bertitik berat membangun dari pinggiran. Maka dari itu pula ia sependapat dan masih yakin dengan kriteria yang diharapkan Jokowi. Utamanya untuk mengisi setiap pos-pos penting.

“Itu tidak akan berubah, karena saya tau dan kenal Jokowi itu sendiri. Prinsipnya tetap, saya dan kawan-kawan 98 dan juga kawan-kawan dibasis relawan Pospera setuju dengan ide-ide, program Nawacita pemerintahan Jokowi. Terlebih setuju dengan Indonesia serta setuju dengan pancasila. Maka itu layak untuk berada dan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024 baik dari dalam maupun dari luar,” demikian Adian. (*/nk)

Berita Popular

To Top