Agustus Peletakan Batu Pertama IKN

PENAJAM  (NK) – Pemindahan ibu kota negara (IKN) bakal segera terwujud. Peletakan batu pertama pembangunannya pun diupayakan Agustus 2021. Itu diketahui ketika Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro berkunjung ke PPU, Rabu (16/6/2021). Ya, sejak pukul 10.26 Wita hingga 18.00 Wita mereka berada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain melakukan rapat bersama Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy serta Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, rombongan yang terdiri tujuh orang tersebut juga berdiskusi dengan puluhan tokoh masyarakat. Berbagai aspirasi diterima, mayoritas menghendaki pemindahan IKN memberikan dampak positif ke masyarakat. Dan tidak mendegradasi adat istiadat dan budaya yang telah ada.

Usai pertemuan, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy menyebut, kedatangan KSP banyak memberikan kesan dan pesan. Harapannya jangan sampai pemindahan IKN di daerah meninggalkan kesan yang tidak baik untuk warga PPU. “Artinya jangan sampai masyarakat tertinggal. Saya yakin sebagian usulan dari para tokoh masyarakat bisa diakomodasi oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dipaparkan, salah satu aspirasi yang berkembang pada pertemuan kemarin adalah mengutamakan kearifan lokal. Kemudian soal sumber daya manusia (SDM), pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama mendukung peningkatan tersebut. “Tanpa adanya dukungan daerah dan pusat pasti masyarakat akan tertinggal,” tegas kader Partai Demokrat tersebut kepada wartawan.

Disinggung soal bocoran peletakan batu pertama IKN, Jhon menyebut, peletakan batu bakal dilakukan setelah undang-undang disahkan oleh DPR. Tapi, undang-undang itu secara keseluruhan sudah diselesaikan, hanya belum diserahkan ke DPR RI. “Insyaallah dalam waktu dekat sudah terlaksana. Tapi bayangan tadi diperkirakan Agustus 2021 diupayakan (peletakan batu pertama). Artinya, kalau semua sesuai dan administrasi berjalan lancar maka segera selesai,” sambungnya.

Jhon menyampaikan pada diskusi tersebut, pemerintah dan legeslatif menginginkan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan secara sejalan. ” Iya, karena sebagian daerah kita (Kecamatan Sepaku) akan menjadi ibu kota, maka kami ingin Penajam Paser Utara juga terbangun secara menyeluruh,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menyebut, aspirasi dari masyarakat di PPU terkait pemindahan IKN tentu mereka terima dan akan pelajari serta diskusikan. Namun secara umum apa yang disampaikan masyarakat dan tokoh adat diklaim adalah sesuatu yang lumrah. “Karena menyangkut masa depan masyarakat PPU dengan adanya rencananya pemindahan ibu kota,” tuturnya.

Namun tentu yang akan jadi perhatian adalah sejauh mana proses pemenuhan aspirasi tersebut. Karena harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai secara aturan atau realitas apakah bisa diwujudkan, atau perlu semacam penyesuaian-penyesuaian. “Namun pada intinya aspirasi yang kami terima sangat diperhatikan untuk menjadi konsen pemerintah dalam pembangunan IKN,” pungkasnya. (advertorial/NK2)