Beri Pengetahuan Masyarakat, Herliana Yanti Sosialisasikan Perda Pajak

PENAJAM (NK) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Herliana Yanti, kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) atau Sosper untuk pengetahuan tentang Perda tersebut. 

Kali ini, anggota DPRD asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mensosialisasikan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (5/6/2021) bertempat di balai pertemuan Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dihadiri Kepala Desa Sidorejo, Muhaji dan puluhan warga Desa tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Herliana Yanti (tengah) foto bersama perangkat desa dan para narasumber

Sementara itu, selain Herliana Yanti sebagai narasumber juga hadir perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) PPU, Adi Fitriansyah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidorejo, Adi Sukrisno.

“Kegiatan Sosper tentang pajak ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada seluruh masyarakat tentang pajak,” ujar anggota DPRD Dapil PPU ini.

Diakuinya, terkadang masyarakat berpikir buat apa sih bayar pajak, namun ternyata berdasarkan kegiatan ini masyarakat dapat mengerti bahwa pajak berguna untuk pembangunan daerah.

“Artinya pembangunan daerah yang dilakukan tersebut dari kita, oleh kita dan akan kembali ke kita, karena sumber dananya dari pajak yang disetor oleh kita,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, politisi PDIP kelahiran Kelurahan Petung ini juga mengungkapkan rasa kagumnya atas perkembangan pembanagunan pesat di Desa Sidorejo yang lokasinya berdekatan dengan Kelurahan Petung.

Adi Fitriansyah selaku perwakilan dari pemerintah mengajak, masyarakat untuk taat dalam membayar pajak guna kepentingan pembangunan di daerah sendiri.

Ia menjelaskan, pajak daerah terbagi menjadi dua, pertama pajak yang merupakan kewenangan provinsi dan selanjutnya pajak kewenangan berada di kabupaten atau kota. Sehingga ketika pajak kabupaten/kota itu tidak ada di provinsi, maka kabupten/kota hanya menerima bagi hasil.

“Saya contohkan, penerimaan dari pajak kendaraan. ketika masyarakat PPU membeli kendaraan itu berkontribusi terhadap penerimaan provinsi maka PPU menerima dana bagi hasil dari provinsi. Oleha karena itu, saya mengajak kepada masyarakat PPU agar membeli kendaraannya di PPU saja,” tutupnya.(*/nk)