BPBD Penajam Paser Utara Petakan Lahan Rawan Kebakaran

PENAJAM (NK) – Guna mengantisipasi terjadinya bencana alam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah PPU, pihaknya sedang memetakan lahan yang kerap dan rawan kebakaran. Demikian dikatakan, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nurlaila, kepada newskaltim.com, Selasa (2/9/2020) di Penajam.

“Sedikitnya ada 1.400 hektare lahan yang sangat rawan terbakar dan semua merupakan hamparan lahan gambut dan mudah terbakar ketika musim kemarau. Lokasi itu berada di Desa Girimukti dan Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam. Dimana lokasi itu kerap terbakar tiga tahun terakhir ini ketika musim kering,” ujar Nurlaila.

Ia menjelaskan, pihaknya juga telah meminta kepada kelurahan dan desa yang memiliki lahan gambut untuk memetakan lokasi.

“Setelah kami dapatkan hasil mapping dari mereka dan kami cocokan dari data kami ternyata ada sekitar 1.400 hektare lebih yang sewaktu-waktu bisa terbakar di dua wilayah tersebut,” ungkapnya.

Penyebab terjadinya kebakaran tersebut, tuturnya, kebanyakan karena pemilik lahan yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit, atau memanfaatkan lahannya untuk kepentingan lain, tetapi dengan dibakar.

Lokasi yang rawan terbakar itu biasa dijadikan tempat memancing oleh masyarakat. Namun rawan terbakar akibat pemancing yang seenaknya membuang puntung rokok. Nurlaila menjelaskan lokasi lahan gambut itu memang daerah tempat pemancingan yang baik, karena terdapat saluran drainase primer serta banyak potensi ikannya.

“Mungkin ketika beraktivitas mereka membuang puntung rokok secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran di lahan gambut itu karena gambut yang kering sangat mudah terbakar meskipun hanya terkena percikan api kecil saja,” sebutnya.

Menurutnya, jika lihat dilihat di tahun 2019 kemarin, untuk kejadian kebakaran di dua wilayah tersebut lokasinya sangat luas dan membutuhkan waktu penangan cukup lama.Dimana terdapat sekitar 100 hektare lebih lahan terbakar.

Bahkan kejadian terakhir pada tahun 2020 ini, kebakaran terjadi di Desa Giri Purwa seluas sekitar 8 hektare yang membutuhkan waktu penanganan kurang lebih sembilan hari lamanya.

Dibeberkannya, berdasarkan data Karhutla, pada tahun 2019 lalu terjadi 75 kali kebakaran dengan luas area 356,3 hektare terjadi di empat kecamatan. Sementara tahun 2020 hingga Agustus kemarin terjadi 11 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar seluas 24,54 hektare. Semua lokasi kebakaran terjadi di beberapa desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Penajam.

Guna mencegah terjadinya karhutla, peralatan dan personel telah disiapkan. Termasuk satu unit mobil tangki air yang siap digunakan.

“Peralatan dan personel pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) semua dalam posisi siap, karena masing-masing kecamatan telah ada pos pemadam kebakarannya,” tukas Nurlaila.

Selain itu, jelasnya, BPBD juga mendapat dukungan dari Satgas Karhutla Dinas Pertanian PPU berjumlah 15 orang dan satu unit mobil tangki air. Selain itu juga terdapat dukungan peralatan serta personel TNI, POLRI, Satpol PP, PMI, Tagana serta relawan lainnya.

“Kami juga mendapat dukungan kekuatan personel dari masyarakat desa dan kelurahan yang telah membentuk organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA), Garda Kebakaran dan Desa Tangguh Bencana (Destana), mereka semua bisa kita libatkan dalam penanganan bencana kebakaran,” kata Nurlaila.

Diakuinya, saat pandemik COVID-19 ini jumlah personel Satgas BPBD sebanyak 15 orang juga dilibatkan dalam kegiatan lapangan. Meskipun mengalami keterbatasan personel namun, BPBD siap menangani bencana alam maupun nonalam.

“Memang kami kekurangan personel dan sedikitnya dibutuhkan 10 orang tenaga lagi, namun dalam perekrutan tidak bisa kami lakukan sembarangan, karena kerja kami siaga 24 jam tidak ada sistem shift jika ada bencana. Harapannya tambahan personel tersebut dapat mem-backup petugas lain untuk beristirahat secara maksimal tetapi tetap siaga atau response time,” tuturnya.

Nurlaila juga menuturkan selain itu pihaknya juga membutuhkan anggaran untuk penanganan bencana yang seringkali perlu tersedia secara cepat dan mendadak. “Apalagi untuk pelayanan dasar masyarakat sebagaimana termuat dalam undang-undang dan Permendagri Nomor 101, pelayanan dasar standar kebencanaan otomatis masuk dalam kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (nk/nav)