Bupati PPU Lantik 17 Pejabat OPD
AGM : Ada OPD Kurang Bertangung Jawab
PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) melantik dan mengambil sumpah jabatan 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, Jumat (3/5) di aula lantai I kantor Bupati PPU.
Usai melantik dalam sambutannya AGM mengatakan, pelantikan merupakan amanah dan setiap daerah harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan sejalan dengan visi misi dan bebas dari KKN demi kemajuan PPU lebih baik dan mandiri.
Jabatan tersebut sesuai dengan kompitensi yang dimiliki para pejabat baru tersebut. Saya harapkan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru,” kata AGM.
Dikatakan AGM, kurang lebih lima bulan dirinya menjabat sebagai bupati, dan hanya tersisa 4,5 tahun untuk melaksanakan perubahan yang besar di Kabupaten PPU. Oleh karena itu ia berharap agar semua pejabat di Kabupaten PPU fokus di dalam pembangunan PPU yang lebih baik lagi.
Dinrinya menilai, di PPU ini masih banyak yang kurang, terutama dilingkungan OPD masih banyak yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, semoga di hari Jumat ini merupakan Jumat yang berkah dan bisa mengintropeksi diri untuk lebih maksimal lagi.
Dibeberkan AGM, dirinya mulai merombak dan kurang lebih hampir setengah tahun dirinya menduduki jabatan sebagai bupati berupaya bagaimana organisasi yang ada berusaha mencapai visi misinya dan itu harus tercapai.
“Saya berharap setelah anda menduduki jabatan ini anda bisa menjadi leader yang baik kemudian, saya akan mengevaluasi kembali kinerja pejabat yang baru dilantik dalam enam bulan kerja. Saya sangat berharap para petinggi jajaran yang ada di Kabupaten PPU dapat berkerja lebih giat dan maksimal lagi,”pungkasnya.
Untuk diketahui, awalnya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 18 pejabat, namun satu pejabat atas nama Puguh Sumitro Kepala Dinas Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang yang dimutasi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM tidak hadir, sehingga jumlah pejabat yang dilantik tinggal 17 orang saja. (humas8/nav/nk)