Bupati PPU Teken MoU Laksanakan Elektronifikasi Transaksi Keuangan

Bupati PPU AGM dan Kepala BI Balikpapan, Suharman Tabrani melaksanakan penandatanganan MoU tentang Perluasan Akses Keuangan Pemerintah Daerah  PPU serta transaksi non tunai   

AGM : Saya Berharap BI Berikan Sistem Keamanan Layanan Non Tunai.

PENAJAM (NK) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) di Ruang Beruang Madu lantai tiga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Senin (26/11/18), menandatangi perjanjian kerjasama atau Nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) tentang Koordinasi Pelaksanaan Eletronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten PPU dengan BI Balikpapan dalam rangka Perluasan Akses Keuangan Pemerintah Daerah  PPU.

Pada kesempatan itu, AGM mengucapkan apresiasi atas terlaksananya kegiatan penandatanganan kerjasama ini dan berharap kegiatan itu mampu memotivasi  semua untuk mensosialisasikan  dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keuntungan dan manfaat dari sistem pembayaran non-tunai.

“Semoga hal ini menjadi salah satu alat atau cara kami untuk mewujudkan visi dan misi kami, salah satunya menjadikan Kabupaten PPU sebagai kabupaten yang modern,”terangnya.

Lebih lanjut bupati menjelaskan, sistem pembayaran non tunai ini juga memiliki sisi negatif dalam pelaksanaannya, seperti adanya pembobolan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Saya berharap BI untuk dapat lebih menjaga dan memberikan sistem keamanan yang lebih terhadap sistem layanan non tunai. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dari adanya sistem pembayaran non tunai yang mereka gunakan,”pinta AGM.

Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan, Suharman Tabrani menjelaskan, kerjasama dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan juga telah dilakukan oleh B) dengan beberapa pemerintah kota atau daerah lain di seluruh Indonesia.

“Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok Bank Indonesia dan ini juga sebagai otoritas BI di sistem pembayaran yang sangat berkepentingan untuk memastikan apakah BI bisa menjaga sistem pembayaran kita berjalan dengan baik, aman, lancar, efisien dan handal,”terang Suharman.

Suharman menambahkan, kegiatan ini sebenarnya merupakan pengejawantahan apa yang telah ditandatangani antara BI dengan Pemeritah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan dan Asosiasi Pemerintah propinsi se-Indonesia di Jakarta pada bulan Agustus 2014. Salah satunya MoU mengenai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

“Langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah untuk menuju ekonomi daerah PPU menjadi lebih efisien dan juga bisa lebih mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi di bidang ekonomi, khususnya di sistem pembayaran. Kami yakin bahwa dengan bantuan dan dukungan partisipasi kita semua insyaAllah kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat PPU,”tutupnya. (Humas 05/ Ike/nav/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.