Chevron Hengkang, Pemkab PPU Siap Ambil Alih

Bupati PPU, H Yusran Aspar menandatangani fakta integritas PT. Yakin Benuo Taka Energi, perusahaan yang bakal mengambil alih pengelolaan blok Ekst Kal setelah Chveron resmi hengkang dari PPU

Yusran Tandatangani Fakta Integritas PT. Yakin Benuo Taka Energi

PENAJAM (NK) – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaui Perusahaan Daerah (Perusda) Benuo Taka saat ini telah mendirikan  anak perusahaan yaitu  PT. Yakin Benuo Taka Energi yang disiapkan secara khusus untuk proses pengambilan alih Participating Interest (PI) 10 persen Chevron yang akan berakhir 28 oktober 2018 mendatang dan hengkan (pergi) dari PPU.

Demikian dikatakan Direktur utama PT. Yakin Benuo Taka Energi, Abdul Rasyid usai pelaksanaan penandatanganan fakta Integritas perusahaan ini yang terdiri dari 7 orang dengan komposisi masing-masing komisaris dan direktur perusahaan. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati PPU, Yusran Aspar di ruang kerjanya, Rabu, (12/4/2018) kemarin.

Dasar pembentukan perusahaan ini adalah Peraturan Bupati nomor 32 tentang pendirian anak perusahaan Benuo Taka dan Peraturan Menteri (Permen) 27 tahun 2016 tentang peraturan PI10 persen yang akan berakhir kontraknya,” kata Abdul Rasyid.

Dijelaskan dia mengapa anak perusahaan tersebut segera  dibentuk. Ia mengatakan bahwa pihaknya berharap pada proses berakhirnya WK Blok East Kalimantan (Ekst Kal)  ditanggal 28 Oktober 2018 itu Pemda PPU telah siap tidak perlu lagi grusak-grusuk kemana-mana untuk perlengkapan atau persiapan  itu.

“Pada waktunya nanti kita sudah memastikan bahwa PPU telah siap mengambil alih PI 10 persen tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, PT Yakin Benuo Taka Energi didirikan untuk menangani peralihan  PI10 persen saja. Tetapi pada aturan lain tambahnya, perusahaan ini dimungkinkan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan Migas khsusnya di kabupaten PPU.

“Jadi kemungkinan sambil menunggu proses PI10 persen masuk pada tahaban penawaran dari pemerintah pusat melalui pertamina kami juga akan bermanufer untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih berhubungan dengan migas. Jadi semua itu masih memungkinkan tetapi pointernya adalah untuk Pi 10 persen,” bebernya.

Proses pendirian badan hukum itu lanjutnya, telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, karena proses untuk PI 10 persen ini membutuhkan waktu yang cukup panjang kemudian proses rekrutmen direk juga  melalui asesmen yang cukup panjang.

“Tiga orang direktur kemarin juga melalui hasil asesmen kemudian satu orang adalah merupakan hak preogatif bupati PPU sendiri,” jelasnya.

Lebih jauh kata Abdul Rasyid, hampir 15 tahun PPU mengelola migas mampu berjalan dengan baik tanpa persoalan berarti. Belajar dari pengelolaahan Wailawi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU sesungguhnya telah siap, tinggal pemerintah pusat bersedia atau tidak memberikan kesempatan kepada PPU.

“SDM kita bagus, tinggal pemerintah pusat mau atau tidak memberikan kepercayaan kepada kita,” ujarnya.

Berdasarkan kajian akademik jika PI 10 persen tersebut telah berjalan tambah dia, angka yang akan diterima cukup besar. Dari  PI 10 persen tersebut angka gross dapat mencapai 28 Milyar pertahun, namun masih ada hak Pemprov Kaltim didalamnya. Menurutnya tentu angka yang pantastis dan sangat membantu bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten PPU kedepan.

“Dari kajian akademis PPU diperkirakan akan  memperoleh sekitar 10 Milyar pertahun, jika itu berjalan mulai oktober mendatang, diakhir 2019 kita sudah dapat menerima hasil itu,” pungkasnya. (Humas6/ervan/nk)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.