DPRD Kaltim Alami Kebuntuan Dalam Pembahasan APBD Kaltim 2026

SAMARINDA (NK) – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 kembali berada di titik buntu. Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum dapat menemukan titik temu terkait penyusunan ulang postur belanja pembangunan, setelah terjadi koreksi besar pada pendapatan daerah.

Kebuntuan ini dipicu akibat keputusan Pemerintah Pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kaltim. Padahal, dalam dokumen KUA-PPAS yang disepakati pada September 2025, nilai APBD 2026 semula diperhitungkan mencapai Rp21,35 triliun.

Namun proyeksi tersebut berubah drastis setelah adanya pemotongan Rp6,3 triliun pada komponen pendapatan transfer. Pemotongan besar itu membuat pendapatan transfer yang sebelumnya ditargetkan mencapai Rp9,3 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp3,3 triliun.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa besarnya koreksi pendapatan membuat seluruh struktur APBD 2026 harus dihitung ulang dari awal.

“Situasi ini membuat pembahasan tidak bisa berjalan normal. Yang terpotong itu Rp6,3 triliun, dan tentu kami sangat tidak siap menerima perubahan sebesar ini dalam waktu singkat,” ujar Darlis. Jumat (21/11/2025).

“Kami berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran, tetapi faktanya keputusan tetap tidak berubah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ia juga mengungkapkan bahwa Banggar dan Pemprov Kaltim sebelumnya masih mencoba melobi Kementerian Keuangan untuk membatalkan pemotongan tersebut.  Namun setelah dipastikan tidak ada ruang perubahan, proses pembahasan langsung terhenti.

Hingga kini, Banggar dan TAPD belum menentukan sektor mana saja yang harus terkena rasionalisasi besar-besaran.

“Setelah dipastikan pemotongan tidak bisa dihindari, pembahasan tidak bisa dilanjutkan. Untuk sementara, semuanya ditunda,” tuturnya.

“Baik Banggar maupun TAPD perlu melakukan rapat internal untuk menyesuaikan seluruh komponen anggaran sebelum duduk kembali dalam pembahasan resmi,” tambah politisi PAN itu.

Pun, Darlis mengungkapkan bahwa Rencana pembahasan maraton selama tiga hari pun dipastikan tidak dapat berjalan sesuai jadwal.  Volume perubahan yang harus dilakukan dinilai terlalu besar, sehingga memerlukan perhitungan ulang yang lebih mendetail. Baik eksekutif maupun legislatif harus mencari formula baru agar APBD tetap berjalan tanpa menimbulkan kontraksi terlalu tajam terhadap program pembangunan.

Perombakan anggaran ini diprediksi berdampak langsung pada sejumlah program strategis yang selama ini menjadi prioritas daerah. Salah satu yang berpotensi terdampak adalah program pendidikan gratis (GratisPol), yang selama ini menjadi program unggulan Pemprov Kaltim.

“Penyesuaian ini tentu memengaruhi banyak program daerah. Termasuk Gratispol yang kemungkinan besar juga harus mengalami pengurangan,” pungkasnya.(ADVERTORIAL/NK)