DPRD PPU Minta Pasar Waru Bisa Difungsikan

PENAJAM (NK) – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan permasalah Pasar Induk Waru di Desa Sesulu. Tujuannya agar pasar di Kecamatan Waru itu bisa segera dioperasikan.

Adapun persoalan yang perlu diselesaikan ialah terkait lahan yang itu menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU. Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi menyebutkan masalah itu mesti segera diselesaikan agar pasar tersebut bisa segera digunakan masyarakat.

“Jangan dibiarkan, harus segera diselesaikan tidak repot juga urusannya,” ujarnya, Selasa, (10/5/2022).

Hadirnya Pasar Induk Waru dianggap penting, karena adanya pasar tersebut bisa merealisasikan penataan pasar yang telah lama direncanakan. Persoalan tanah yang belum bersertifikat di Pasar Induk Waru tidak akan bisa dibangunkan fasilitas dan seharusnya permasalahan lahan itu sudah selesai.

“Kalau lahan itu milik pribadi atau warga tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah kabupaten untuk mengatur dan penataan pasar,” ucapnya.

Penyelesaian sertifikasi lahan tersebut tidak sulit lanjut kader Partai Keadilan Sejahtera tersebut, bagaimana pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

“Kami bingung sertfikasi tanah pasar itu, karena sepengetahuan kami tanah sekitar lima hektare telah dibebaskan dan harusnya pengadaan tanah itu sudah selesai karena pengadaanya sudah lama,” tambahnya.

Diharapkan Pasar Induk Waru yang rampung dibangun pada 2016 itu tidak menjadi permasalahan yang berlarut, sehingga tidak terawat dan rusak.

“Kalau tidak cepat diselesaikan sertifiasi jadi masalah ke depan. Kalau persoalan sertifikat tinggal kordinasi dengan BPN, jangan sampai jadi pekerjaan berlarut dan kami sudah berulang-ulang ingatkan,” pungkas Wakidi. (*/Advertorial/NK2)