Hamas beberkan pokir anggota Dewan alami penurunan dampak efisiensi anggaran

SAMARINDA (NK) – Polemik penyesuaian anggaran tahun 2026 di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi pembahasan serius di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Pasalnya, tidak hanya berdampak pada bantuan keuangan (bankeu) daerah dan program pemerintah lainnya saja, tetapi juga menyentuh pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD serta anggaran di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pemerintah dan DPRD provinsi kaltim memastikan seluruh sektor harus menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang menurun.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa pemangkasan tak bisa dihindari mengingat adanya pengurangan pendapatan yang signifikan. Pokir dan kebutuhan di satuan kerja perangkat daerah termasuk bagian yang harus disesuaikan.

“Termasuk pokir. Mungkin dikecilkan juga menyesuaikan anggaran yang ada,” ujar Hasanuddin, Rabu (26/11/2025)

Selain itu, Ia menjelaskan bahwa pokir anggota DPRD yang biasanya menjadi dasar berbagai kegiatan berbasis aspirasi masyarakat kini harus dikurangi volumenya. Menurutnya, efisiensi tersebut dilakukan agar APBD tetap seimbang.

“Pokir kita sesuaikan. Tidak bisa seperti tahun sebelumnya karena ruang fiskalnya mengecil,” jelasnya.

Selain pokir, Hamas menguraikan, penyesuaian besar juga terjadi pada anggaran SKPD. Setiap dinas harus menghitung ulang prioritas program dan menentukan mana yang bisa ditunda atau disederhanakan.

“Nanti SKPD proporsional, beberapa spek lagi SKPD kita sesuaikan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemangkasan ini harus dilakukan secara merata dan terukur. SKPD yang memiliki banyak program non-mandatori kemungkinan akan terkena pengurangan paling tinggi.

“Kita lihat mana kegiatan yang wajib dan mana yang bisa dikurangi. Yang tidak mendesak mungkin ditunda,” tambahnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan seluruh program, melainkan menyesuaikan skala pelaksanaannya. Pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan program utama yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

“Kegiatan tetap akan berjalan, tapi skalanya turun. Ini soal kemampuan anggaran,” tuturnya.

Penyesuaian pokir anggota DPRD juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas kebijakan fiskal daerah. Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD tidak boleh menuntut lebih besar di saat pemerintah daerah harus melakukan penghematan.

“Kita di DPRD juga harus menyesuaikan. Tidak etis kalau kita minta besar sementara sektor lain dipotong,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran masih berlangsung dan kemungkinan besar akan ada perubahan detail pada setiap pos, termasuk pokir dan alokasi untuk SKPD.

“Kalau sudah clear angkanya nanti kita umumkan. Sekarang masih dihitung ulang,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, Hasanuddin berharap masyarakat memahami bahwa pengurangan di banyak sektor merupakan dampak dari kondisi fiskal nasional dan daerah yang menurun, terutama akibat berkurangnya dana transfer.

“Situasi ini harus kita hadapi bersama. Kita tetap prioritaskan kebutuhan yang mendesak,” tandasnya (ADVERTORIAL/NK)