Honor Tidak Seimbang, Sejumlah KPPS di Sepaku Ancam Mundur

Dedi Saidi

PENAJAM (NK) – Karena besaran honor atau upah bagi Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) tidak seimbang dengan beban tugas dan tanggungjawab saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019, sejumlah anggota KPPS di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), menyatakan undur diri tidak bersedia bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPPS TPS 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pilgub Kaltim tahun 2018  RT 15 Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, PPU, Dedi Saidi, kepada newskaltim.com, Rabu (7/11/2018) menuturkan, pasca bertugas sebagai Ketua KPPS Pilkada dan Pilgub kemarin, KPPS bakal kembali direkrut dalam Pemilu 2019 tetapi dipastikan sejumlah KPPS mengundurkan diri dengan alasan upah tidak sebanding dengan tanggungjawab yang diberikan.

Penolakan ini dilakukan karena honor yang diterima tidak sebanding dengan beban tugas serta tanggung jawab KPPS saat pelaksanaan Pemilu 2019 nanti, yang harus melakukan penghitungan dan mengamankan lima kotak suara. Yakni kotak DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten PPU dan kotak suara Pilpres,”katanya.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan Pilkada dan Pilgub kemarin, petugas KPPS hanya mengurus satu kotak suara untuk Pilkada PPU dan satu Pilgub dengan upah satu hari Rp700 ribu untuk ketua dan Rp500 ribu bagi anggota, tetapi dalam Pemilu 2019 dengan upah segitu, KPPS harus mengurus lima kotak suara.

Dibeberkannya, hingga saat ini sudah ada dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sepaku yang menyatakan mengundurkan diri, yakni KPPS di seluruh Kelurahan Marindan, KPPS Desa Telemow dan Desa Binuang.

“Kemungkinan jumlah KPPS yang mengundurkan diri di Kecamatan Sepaku akan bertambah, sebab hingga kini belum ada informasi dari PPS untuk penambahan upah atau honor petugas KPPS itu. Kami berharap meskipun honor kecil namun ada dana dukungan dari Pemkab PPU,”pungkasnya.

Ia memprediksikan, dengan jumlah lima kotak suara tersebut, kemungkinan KPPS yang bertugas di TPS harus menuntaskan penghitungan hingga malam bahkan berlanjut pada esok harinya dan tentu terberat adalah untuk penghitungan Caleg DPRD PPU dan Kaltim.

“Kami harus melakukan penghitungan suara dengan baik serta menghindari terjadinya kesalahan hitung, sebab jika terjadi yang sulit kami juga kelak, jadi melihat beban tugas itu kami berharap ada peningkatan angka besaran honor atau upah bagi KPPS,”pungkasnya.(nav/nk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.