HEADLINE

KPK Serukan Masyarakat Awasi Harta Calon Kepala Daerah

NEWSKALTIM.COM, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah 2017 akan digelar serentak di 101 daerah, yaitu di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerukan agar masyarakat turut mengawasi harta calon kepala daerah.

Sebab berdasar undang-undang, calon kepala daerah diwajibkan melaporkan hartanya kepada KPK sebagai salah satu persyaratan pilkada.

“Harapan kami, pilkada yang berintegritas akan melahirkan pemimpin yang bersih, amanah dan bebas dari korupsi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam siaran persnya, Selasa, 20/9/2016.

Agus menjelaskan, ajakan terlibat pengawasan ini, bukan tanpa alasan. Mengingat, penanganan perkara korupsi oleh KPK terhadap kepala daerah di rentang 2004-2016, setidaknya ada puluhan kepala daerah yang tersandung hukum. Persisnya 63 kepala daerah, terdiri dari 52 bupati/wali kota dan 11 gubernur, terjerat korupsi dengan pelbagai modus. “Yang terbanyak itu modus penyuapan dengan 30 perkara,” jelas Agus.

Kondisi itu dinilai menambah keprihatinan. Sebab kepala daerah yang diharapkan mampu membawa perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya, justru terjerumus pada persoalan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK memiliki perhatian besar agar fenomena korupsi yang menjerat kepala daerah jangan sampai terulang kembali. (Sukma Hariadi/rol)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top