Laksanakan BPJS PBI APBD, Pemkab PPU Lakukan Pendataan Penduduk
H. Tohar
Warga PPU Bakal Mendapatkan BPJS Gratis
PENAJAM (NK) – Guna melaksanakan visi dan misi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan Wakil bupati, H. Hamdam, terkait program jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersumber dari APBD PPU, maka Pemkab melakukan pendataan penduduk secara riil.
“Berkaitan langsung dengan visi misi pak bupati dan wabup yang langsung bersentuhan dengan masyarakat maka saat ini kami segera mengintegrasikan seluruh data penduduk PPU dalam program jaminan sosial kesehatan,”katanya.
Ia menegaskan, dirinya telah minta konsolidasi data jumlah penduduk PPU secara riil termasuk berapa dari jumlah penduduk yang sudah diintegrasikan dari berbagai sumber pembiayaan.
Jadinya nantinya semua penduduk PPU yang memiliki NIK dan belum terdaftar dalam PBI BPJS APBN atau bukan peserta ASKES dimasukan dalam PBI APBD atau program BPJS yang iurannya ditanggung oleh APBD PPU alias gratis,”tegas Tohar.
Ditambahkan, harapannya data riil itu dapat diketahui berapa jumlah penduduk PPU yang sudah menerima manfaat dari PBI APBN, kemudian yang diintegrasikan secara gradual atau bertahap berapa, jumlah peserta BPJS Mandiri serta data hasil konversi dari ASKES, ASN, TNI, Polri berapa.
“Nah itu datanya mutlak harus kita miliki dan kita menghitung yang belum terintegrasi itu berapa jumlah penduduknya. Kita menginginkan basic data berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dalam Kartu Keluarga (KK). Paling tidak semua data dibutuhkan pada awal tahun ini sudah fix sehingga nanti akan integrasikan,”urai Tohar.
Dibeberkannya, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam program ini telah dianggarkan sejumlah Rp20,3 miliar. Capaian sudah dilaporkan oleh BPJS Cabang PPU data peserta BPJS Mandiri progresnya tercatat 80 persen sama dengan angka 134 ribu penduduk PPU diakhir tahun 2018.
“Sehingga dari data tersebut kita nyaris punya kekurangan 20 persen dengan angka kurang lebih 33 ribu jadi penduduk kita dari total penduduk PPU mencapai 140 ribu. Nantinya penduduk yang belum didaftarkan serta terdaftar atau kemungkinan yang daftar secara mandiri dikembalikan. Pendataan ini penting agar tidak tumpang tindih penerima manfaat PBI APBN dan PBI APBD,”pungkasnya.(nav/nk)