Lima Tahun Menjabat, Yusran Akui Terkendala Anggaran
Bupati PPU, Drs. H. Yusran Aspar M.Si
Berharap Bupati Terpilih Lanjutkan Kegiatan Sekarang
PENAJAM (NK) – Selama hampir lima tahun menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Yusran Aspar mengakui kendala utama pembangunan di PPU karena terbatasnya anggaran. Demikian dikatakannya kepada awak media Kamis (8/3/2018).
Kendala utama dalam pembangunan di PPU selama saya menjabat adalah terbatasnya anggaran. Sedangkan SDM perangkat daerah yang ada saya nilai cukup mumpuni, meskipun ada sejumlah pejabat yang dinilai tidak melaksanakan intruksi saya. Tetapi hal tersebut bisa dipahami sebab, kadang kala mereka ketakutan dengan hukum sementara disisi lain apa yang saya sampaikan mungkin kurang lazim sehingga sulit mereka lakukan,”ujarnya.
Dibeberkannya, selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di PPU masalah paling krusial adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kemapuan pendanaan dan ini paling berat dirasakan.
Misalnya, ungkap Yusran, perencanaan kegiatan telah dianggarkan sebesar Rp1 miliar namun dana yang tersedia cuman Rp500 juta, untuk mensiasati yang kalang kabut, sehingga timbullah kebijakan berupa rasionalisasi anggaran serta penghematan di sana – sini akhirnya ada program yang tidak jalan.
Diakuinya, dalam rasionalisasi itu terkadang juga ada miss koordinasi dan miss komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU. Padahal menurut OPD ini perlu tidak harus dirasionalisasi, namun karena banyaknya kebutuhan sangat memaksa lalu terabaikan atau gagal akibatnya capaian tidak maksimal.
Ia mencontoh, seperti di halaman depan kantor bupati, tadinya mau ditata sebagus mungkin, seperti ada air mancur, taman dan jalan terkoneksi ke kantor DPRD tetapi karena tidak ada dana terpaksa dihentikan semuannya.
Yusran berharap, siapapun yang nantinya menjadi bupati kedepan mestinya dapat meneruskan atau melanjutkan kegiatan yang saat ini belum tuntas hingga selesai, barulah kemudian berpikir pada kegiatan baru.
Sementara itu, terangnya, terkait kerjasama antara legislatif (DPRD,red) dan esekutif (Pemkab,red) diakuinya memang kerap terjadi miss komunikasi tetapi masih dalam batas kewajaran dan itu wajar terjadi.
“Miss komunikasi masih dalam batas kewajaran contohnya seperti dibutuhkannya persetujuan dari DPRD terkait dana pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) awalnya bisa kita lewati meskipun ada fraksi yang menolaknya, lalu penyertaan modal untuk Perusda dan PDAM tetapi akhirnya selesai,”tukas Yusran.
Mendekati akhir sebagai bupati, jelasnya, diakui masih banyak proyek yang sangat diharapkannya namun belum bisa terwujud seperti pembangunan Water Front City, Rumah Jabatan Bupati lalu taman rakyat, semua tidak bisa direalisasikan karena anggaran tidak ada. (ervan/nk)