ADVERTORIAL - PARLEMENTARIA

Paripurna DPRD Sempat Diwacanakan Lewat Online

Paripurna DPRD PPU

PENAJAM (NK)  – Di tengah pandemi corona atau Covid-19 pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) tetap harus menggulirkan rapat paripurna. Demi menuntaskan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2019 dari bupati ke DPRD. Itu diungkapkan Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy usai menjalani sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (31/3/2020)

Jhon menyebut, semula pihaknya bersama pemerintah daerah sepakat untuk menggulingkan agenda itu lewat vidio online. Mengingat saat ini semua orang diimbau untuk tidak berkumpul atau mengundang keramaian sementara waktu. “Iya laporan keterangan bupati maunya online. Tapi di tata tertib DPRD, berbunyi bupati harus menyampaikan di paripurna secara langsung,” tegasnya.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud  membacakan LKPJ Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2019, turut hadir pula Wakil Bupati Hamdam, Sekkab Tohar, Kapolres AKBP Dharma Nugraha, Dandim Letkol Mahmud, serta unsur DPRD dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab PPU.

Gafur menyampaikan, untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, kemarin dirinya menyampaikan LKPJ. “Penyusunan LKPJ masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat,” katanya.

Diklaim Kebijakan Pemerintah Kabupaten PPU telah disepakati dan ditetapkan bersama melalui rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun rencana kerja pemerintah daerah. “Visi jangka panjang 20 tahun yang hendak dicapai adalah terwujudnya Kabupaten PPU yang berakhlak baik, mandiri, sehat dan sejahtera berbasis pada ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.

Dikatakan, visi tersebut diterjemahkan kedalam visi jangka menengah lima tahun sesuai dengan RPJMD. Yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, mandiri dalam kehidupan damai, berkeadilan dan agamis. “Program dan kegiatan prioritas ditujukan untuk layanan umum yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana mulai pertanian, perkebunan, dan perikanan serta penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

Setelah paripurna tersebut Jhon menerangkan, pihaknya bakal membentuk pansus. Direncanakan akan bekerja melalui online. “Artinya kami tidak akan melakukan kunjungan ke luar daerah. Mungkin nanti akan melalui via telpon ke Kemendagri serta daerah lain untuk mencari referensi yang sama. Jadi semua akan kerja dari rumah saja,” pungkasnya.  (advertorial)

Berita Popular

To Top