Pemkot Balikpapan Tunda Pembayaran Puluhan Kontraktor
NEWSKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menunda pembayaran hak 50 jasa perusahaan kontraktor sampai tahun depan.Rencana penundaan tersebut telah diutarakan ke masing-masing perusahaan. Atas penundaan itu, Pemkot meminta pengertian kontraktor sehubungan kondisi keuangan daerah yang terancam bangkrut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Tara Alorante, menjelaskan Kota Minyak menjadi salah satu kota yang mengalami defisit anggaran terpaah akibat pemotongan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 577 miliar. Dana bagi hasil yang bersumber dari APBN yang dialokasikan mendanai kebutuhan daerah itu dipangkas tahun ini.
Meski menunda pembayaran, Tara memastikan kontraktor tetap berkomitmen menuntaskan proyek-proyek sudah dipercayakan kepada mereka. Menurutnya para kontraktor memaklumi kondisi keuangan yang dialami hampir seluruh kota/kabupaten. “Tidak ada gugatan dari mereka. Mereka memahami kondisinya,” klaim Tara, kemarin, 20/9/2016.
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy mengaku tidak mampu menjamin pembayaran kewajiban mempergunakan anggaran 2017. “Sebab pemkot masih menghitung anggaran berikut kewajiban yang harus diberikan pada pihak ketiga,” jelas Rizal.
Terlebih, pemkot masih mempertimbangkan meminjam dana pihak ketiga guna melunasi kewajibannya. Mereka sedang meminta izin Kementerian Keuangan untuk berutang demi menutup defisit anggaran.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh memaklumi jika kontraktor menghentikan pengerjaan proyek akibat penundaan pembayaran. “Kalau kontraktor tidak mau dan minta diputuskan kontraknya ya itu hak mereka.”
Abdulloh mengungkapkan pada Oktober mendatang, pemerintah pusat berjanji mencairkan dana bagi hasil. Dana ini bisa dipergunakan untuk membayar proyek sudah berjalan.
Sekretaris DPRD Balikpapan, Jumali mengakui ada usul pemangkasan legislatif yakni dana reses dan kunjungan kerja dewan. Saat ini, DPRD Balikpapan tidak memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan sesuai program. ”Duitnya nggak ada, mau diapain lagi?”
Permasalahan ini, kata Jumali, sedang dibahas tim anggaran perubahan APBD 2016. Alternatif akan disampaikan dalam menunjang operasional program program dewan. ”Ini usulan, belum final. Tapi nanti harus dibahas dulu tim anggaran di perubahan 2016.” (Rika Kartini/klb)