Potongan dana TKD tahun 2026 berdampak terhadap daerah penerima Bankeu

SAMARINDA (NK) – Bantuan keuangan (Bankeu) untuk pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami pemotongan besar dalam rancangan anggaran tahun 2026. Pemangkasan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan akan berdampak luas pada daerah penerima.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa bantuan keuangan merupakan sektor yang paling besar terkena pemangkasan saat pembahasan penyesuaian anggaran. Ia menyebut pemotongan terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang cukup ekstrem.

“Pasti yang paling besar nanti di bankeu ya. Bantuan keuangan dari Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp250 miliar,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025)

Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa pemotongan ini akan langsung dirasakan oleh sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang selama ini menggantungkan sebagian program pembangunan pada bantuan keuangan provinsi.

“Jadi akan terasa dampaknya di 10 kabupaten kota,” jelasnya.

Hasanuddin menuturkan bahwa dengan pemotongan tersebut, pemerintah daerah harus menata ulang prioritas pembangunan. Banyak program yang sebelumnya sudah direncanakan kemungkinan besar harus ditunda atau disederhanakan.

“Daerah pasti harus menyesuaikan lagi mana yang prioritas, karena bantuannya tidak bisa sebesar tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal yang menantang memaksa DPRD dan pemerintah provinsi melakukan penyesuaian di banyak sektor. Bantuan keuangan menjadi salah satu yang paling fleksibel untuk dipangkas dibanding sektor lain yang bersifat mandatori.

“Kita lihat mana yang memungkinkan dikurangi tanpa melanggar aturan. Bantuan keuangan salah satu yang bisa kita sesuaikan,” terangnya.

Dampak pemotongan bantuan keuangan juga akan dirasakan oleh sejumlah program pembangunan fisik yang selama ini didanai bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Hasanuddin, banyak program harus dicicil atau dialihkan sumber pendanaannya.

“Mungkin nanti beberapa proyek harus dicari alternatif pendanaannya atau dijalankan bertahap,” katanya.

Ia menegaskan bahwa meski dilakukan pemangkasan besar, alokasi yang masih tersisa tetap akan diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang memiliki kebutuhan paling mendesak, terutama di sektor pelayanan dasar.

“Kita tetap prioritaskan kebutuhan yang mendesak. Tidak mungkin semua dipangkas merata,” imbuhnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa pembahasan ini masih terus berlanjut bersama TAPD. Keputusan final besaran bantuan keuangan baru akan ditetapkan setelah seluruh komponen anggaran selesai dihitung ulang.

“Nanti kalau sudah clear baru bisa diumumkan secara resmi. Sekarang masih dinamis,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota memahami kondisi fiskal yang terjadi dan dapat menyesuaikan rencana kerja dengan bijak. Menurutnya, efisiensi ini merupakan konsekuensi dari menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

“Kita sama-sama menghadapi situasi sulit. Jadi semua harus menyesuaikan,” tandasnya (ADVERTORIAL/NK)