HEADLINE

Pusat Diminta Pertimbangkan Pelimpahan Dikmen ke Provinsi

Rencana beralihnya kewenangan Dikmen dari PPU Ke Provinsi ikut  berdampak  pada siswa dan siswi SMA/ SMK di kabupaten ini  

Newskaltim.com, PENAJAM – Terkait pelimpahan wewenang Pendidikan Menengah (Dikmen) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, Pusat diminta agar dipertimbangkan kembali, mengingat telah menuai pro dan kontra kalangan Dinas Pendidikan beberapa wilayah di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sendiri.

kadisdikpora-ppu

Kepala Disdikpora PPU Marjani

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU, Marjani, kepada NK,    Senin siang  (3/10/2016) kemarin  mengatakan, rencana pengalihan wewenang Dikmen tersebut menurutnya perlu dipertimbangkan kembali.

Sebab, lanjutnya, kebijakan itu masih menimbulkan  pro kontra. Dimana  ada daerah  yang hanya menerima, ada pula  menolak kebijakan tersebut.  Contoh seperti Surabaya dan Blitar kedua daerah ini telah mengajukan gugatan atas kewenangan itu, namun hingga saat ini  keputusannya dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum keluar.

 

“Pertimbangannya, proses administrasi jadi semakin jauh karena segala urusan harus harus ke provinsi,”ujarnya.

Ditambahkannya, secara tidak langsung kebijakan tersebut kontradiktif dengan sistem desentralisasi yang mana  rohnya ada pada daerah dengan tujuan memperpendek birokrasi, memangkas birokrasi serta memudahkan birokrasi tidak tersentralisasi ke pusat.

Saya juga mempertanyakan terkait Undang-Undang tersebut yang lahir atas pertimbangan apa dan apakah sudah di uji?,”tanyanya .

Menurutnya, walaupun Undang-Undang itu harus disahkan, pemerintah provinsi juga harus membuat terobosan sebagai solusi agar sistem administrasi tidak panjang dan berbelit. Marjani juga mengharapkan, jika memang diberlakukan, dirinya berharap pemerintah provinsi membuat perwakilan provinsi disetiap kabupaten/kota. Selain itu, dalam melaksanakan sistem rolling pegawai harus lebih prosedural dan selektif serta lebih memperhatikan kebijaksanaan kearifan bagi pegawai.

“Alangkah baiknya, Sbaiknya sebelum Undang-Undang ini dilakukan, sebaik MK dapat segera memutuskan walaupun saat ini secara yuridis jalan terus,”tutup Marjani . (NK3)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Popular

To Top