Sapto tekankan Pemerintah pusat perkuat kebijakan Pendidikan Politik

SAMARINDA (NK) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menilai tingkat kesejahteraan sosial suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas politik yang dijalankan para pemangku kebijakan.

Sapto menjelaskan bahwa politik yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Dia meyakini semakin matang kualitas politik di Indonesia, semakin tinggi pula peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kalau kita bicara kesejahteraan sosial, tidak mungkin dilepaskan dari kondisi politiknya,” ujar Sapto pada Senin (1/12/2025)

Sapto menambahkan, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dalam dunia politik sangat krusial. Politisi yang memahami nilai-nilai kebangsaan dan mampu menerapkannya dalam kebijakan publik dinilai akan melahirkan regulasi yang bermartabat serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya etika dalam praktik politik. Menurutnya, tanpa etika politik yang baik, cita-cita menciptakan kesejahteraan sosial hanya akan menjadi wacana.

“Kalau kualitas politiknya buruk, bagaimana bisa kesejahteraan sosial yang baik terwujud,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Ia mendorong pemerintah pusat untuk kembali memperkuat kebijakan pendidikan politik sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010, yang mengatur pembinaan wawasan politik bagi masyarakat.

Sapto berpendapat bahwa pendidikan politik tidak seharusnya hanya diberikan kepada mahasiswa. Ia mengusulkan agar materi serupa mulai dikenalkan di tingkat SMP dan SMA agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman politik yang sehat.

Namun, Ia menekankan bahwa metode pembelajaran harus bersifat aplikatif, bukan hanya berupa teori.

“Masyarakat perlu memahami apa itu politik, bagaimana berpolitik dengan etis, dan bagaimana politik dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial,” urainya.

Selain itu, Sapto juga mengingatkan bahwa politik adalah alat yang bersifat netral, sehingga dampaknya sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya.

“Politik itu seperti pisau. Di tangan koki bermanfaat, tapi di tangan penjahat bisa berbahaya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sapto menyoroti kurangnya pendidikan politik yang diterima mahasiswa selama masa kuliah. Dia menilai kegiatan penguatan demokrasi yang rutin dilaksanakan DPRD Kaltim dengan melibatkan mahasiswa menjadi penting untuk mengurangi sikap antipati mereka terhadap politik.

“Selama ini politik terlalu sering disajikan sebagai drama konflik, bukan sebagai upaya membangun bersama,” katanya.

Kendati demikian, Sapto menegaskan bahwa generasi muda, termasuk Gen Z, harus dibekali dengan pendampingan politik yang baik. Menurutnya, tanpa edukasi dan bimbingan yang tepat, generasi mendatang berpotensi terseret arus politik yang destruktif.

“Kalau anak-anak muda tidak diberi pemahaman dan mentor politik yang benar, itu akan sangat berbahaya bagi masa depan mereka,” tutup Sapto (ADVERTORIAL/NK)